Medan (harianSIB.com)Wilayah
Provinsi Sumut terus dilanda
hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat dalam sepekan terakhir. Hal ini dikatakan
Kepala BBMKG Wilayah I Medan Dr Hendro Nugroho ST MSi kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Rabu (27/11/2024).
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan tertinggi tercatat di beberapa lokasi, seperti Pos Hujan Padang Lawas sebesar 95,2 mm (19 November), BBMKG Wilayah I sebesar 93,4 mm (21 November), dan Pos Hujan Tapanuli Selatan yang mencapai 140 mm (22 November).
Faktor Penyebab Cuaca EkstremBMKG menjelaskan bahwa cuaca ekstrem ini disebabkan oleh beberapa faktor atmosfer, di antaranya Madden Julian Oscillation (MJO) berada pada fase 2 dan 3, yang mendukung peningkatan curah hujan di wilayah Sumut.
Indian Ocean Dipole (IOD), dalam fase negatif dengan nilai -0,73, memberikan kontribusi terhadap kondisi basah di kawasan tersebut. Monsun Asia, membawa massa udara lembap dari Laut China Selatan dan Samudra Hindia.
"Kemudian, Bibit Siklon Tropis 99B, dampaknya turut meningkatkan potensi hujan lebat di Sumut. Pola angin konvergen, terjadi perlambatan dan belokan angin di wilayah Sumut yang mendukung pembentukan awan hujan," katanya.
Ia menyampaikan citra radar BMKG menunjukkan bahwa pertumbuhan awan signifikan terjadi mulai siang hingga dini hari. BMKG memperingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah rawan seperti Kabupaten Langkat, Deliserdang, Karo, Tapanuli Tengah, Simalungun, Serdang Bedagai, Nias, Tapanuli Selatan, dan daerah lainnya.
Masyarakat diminta untuk terus memantau informasi terkini dari BMKG melalui media sosial Info BMKG Sumut atau menghubungi layanan informasi BBMKG Wilayah I Medan di nomor call center 082168043653 atau email bbmkg1@bmkg.go.id.
Selain itu, Kepala Daerah diimbau untuk berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri guna memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang berpotensi terjadi. BMKG memprediksi kondisi cuaca ini akan berlangsung hingga 4 Desember 2024, sehingga kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah menjadi prioritas utama. (*)