Medan (harianSIB.com)Tokoh masyarakat
Sumut,
Sanggam SH Bakkara menegaskan lahan hutan mangrove seluas 15.000 hektar (Ha) yang rusak berat di
Sumut harus segera dikembalikan ke posisi dan fungsi semula.
"Tidak cukup hanya direhabilitasi sebagaimana dikatakan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumut, Yuliani Siregar kepada media massa," tegas Sanggam, yang juga mantan anggota DPRD Sumut kepada Jurnalis SIB News Network (SNN), di Medan, Senin (2/12/2024).
Menurut Ketua Gapensi Sumut tersebut, perlunya dilakukan pengembalian semua hutan mangrove yang rusak berat tersebut ke posisi semula, untuk mengurangi penderitaan rakyat yang terdampak, di samping menahan abrasi dan banjir rob serta untuk mengembalikan kelestarian lingkungan.
"Mendapat informasi rusak parahnya hutan mangrove seluas itu di Sumut, jelas kita sangat prihatin. Kok pemerintah bisa 'kecolongan' seperti itu. Maka sebelum menimbulkan dampak yang lebih parah berupa bencana ke daerah ini, semua lahan hutan mangrove yang rusak parah tersebut harus segera dikembalikan ke posisi semula," kata Ketua Umum Parsadaan Siraja Oloan Sumut itu.
Sebelumnya, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Yuliani Siregar mengatakan, rehabilitasi lahan mangrove penting untuk dilakukan.
Yuliani mengatakan, 15 ribu hektare lahan mangrove di Sumut dalam kategori rusak berat. "Dan yang rusak berat itu lebih kurang sekitar 15 ribu hektare," kata Yuliani Siregar, di Swiss-Belinn Hotel, Medan, Sumatera Utara, Minggu (1/12/2024).
Yuliani mengatakan, kawasan mangrove di Sumut mencapai 100 ribu hektare. Namun existing lahan hanya 59 ribu hektar.
"Jadi, saya sampaikan di sini bahwa kawasan mangrove di Sumut itu lebih kurang ada 100 ribu hektar tapi existing-nya di lapangan lebih kurang sekitar 59 (ribu) hektare," ujarnya.
"Jadi kondisi yang rusak inilah yang akan dilakukan rehabilitasi. Pemerintah sejak tahun 2020 menunjuk BRGM untuk melakukan rehabilitasi mangrove di Sumut," ujarnya.