Medan
(harianSIB.com)Dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Air Conditioner (
AC) central di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan mencuat. Proyek senilai Rp7 miliar yang bersumber dari anggaran
Dinas Kesehatan Kota Medan ini disebut-sebut tidak sesuai spesifikasi.
Namun, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Yuda Pratiwi Setiawan membantah adanya indikasi korupsi dalam pengadaan tersebut. Ia menegaskan bahwa permasalahan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya terkait mekanisme pembayaran yang belum sesuai dengan progres pengerjaan.
"Ini sudah menjadi temuan BPK, dan kami diarahkan untuk menyelesaikan pembayaran. Tidak ada korupsi di sini," ujar Yuda saat dikonfirmasi jurnalis SNN, Sabtu (1/3/2025).
Pengadaan AC central ini dimulai pada tahun 2022 dan dikerjakan oleh salah satu perusahaan. Namun, setelah menyelesaikan sekitar 60% pekerjaan, kontrak perusahaan tersebut diputus. Sisa pekerjaan kemudian dilanjutkan oleh salah satu perusahaan lainnya pada tahun 2023.
"Salah satu perusahaan di tahun 2022 sudah menyelesaikan 60% pekerjaan, dan itu yang kami bayarkan sesuai rekomendasi BPK, sekitar Rp3 miliar lebih. Sisa pekerjaan dilanjutkan oleh salah satu perusahaan lainnya, dan pembayarannya dilakukan sesuai hasil pengerjaan mereka," jelas Yuda.
AC yang diadakan merupakan tipe central dan dipasang di ruang rawat inap lantai 5 dan 6 RS Pirngadi Medan. Proyek ini dinilai penting untuk meningkatkan fasilitas layanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
BPK Sumut melakukan audit pada tahun 2023 dan merekomendasikan agar pembayaran dilakukan sesuai progres pengerjaan. Hasil audit tidak menemukan indikasi korupsi, hanya masalah administrasi yang kini telah diselesaikan.
"Hasil audit BPK tidak menemukan indikasi korupsi, hanya masalah administrasi yang sudah kami selesaikan," tegas Yuda.
Ia juga memastikan bahwa seluruh pekerjaan telah rampung dan proyek tersebut tidak lagi menjadi temuan. "AC-nya sudah terpasang dan berfungsi. Tidak ada masalah lagi, ini clear," katanya.
Menanggapi isu yang berkembang, Yuda menepis tudingan adanya penyimpangan dalam proyek ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah berhati-hati agar tidak ada masalah hukum, dan semua prosedur telah dijalankan sesuai aturan.
"Kami sangat berhati-hati agar tidak ada masalah hukum. Semua sudah sesuai prosedur, dan dana yang dikeluarkan sesuai dengan hasil pengerjaan di lapangan," ujar Yuda.
Dengan penjelasan ini, Dinas Kesehatan Kota Medan berharap tidak ada lagi spekulasi negatif yang dapat mengganggu citra instansi maupun pelayanan kesehatan di RS Pirngadi. (*)