Binjai (harianSIB.com)Retreat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang berlangsung selama delapan hari di Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, resmi ditutup oleh
Presiden Prabowo Subianto, Jumat (28/2/2025). Selanjutnya,
kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/Wali Kota kembali pulang dan bekerja memimpin daerah masing-masing untuk lima tahun ke depan.
Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut) Muhri Fauzi Hafiz SE MA mengatakan, pelaksanaan kegiatan retreat kepala daerah merupakan kegiatan positif yang bernilai urgensi, karena, langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
" Namun, hasil Retreat akan menjadi nol besar jika masih ada kepala daerah melakukan transaksi jual-beli jabatan," ujar Muhri Fauzi Hafiz kepada SIB di Binjai, Minggu (2/3/2025).
Menurutnya, dengan semangat kepemimpinan nasional yang baru dibawah Presiden Prabowo Subianto, acara retreat kepala daerah itu bernilai urgensi. Karena, latar belakang para kepala daerah yang terpilih tidak sama, lalu, ada percepatan yang harus dikejar untuk pencapaian program nasional yang akan dikerjakan di daerah. Maka, kegiatan itu bernilai urgensi.
Oleh karena itu, Muhri Fauzi Hafiz yang juga pernah menjadi Wakil Ketua TKD Prabowo Gibran Sumatera Utara ini berharap, apa yang telah disepakati juga menjadi komitmen bersama pada saat pelaksanaan kegiatan retreat kepala daerah tersebut dapat diimplementasikan oleh para kepala daerah yang akan bertugas penuh mulai hari ini di tempat masing-masing.
"Ya, jangan sampai acara retreat kepala daerah yang digadang oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian kepemimpinannya untuk menuju Indonesia Emas 2045 menjadi sia-sia, hanya karena para kepala daerah tidak bisa menahan diri dari godaan tarif jual beli jabatan yang menggoda saat awal memimpin ini," tegas Muhri Fauzi Hafiz.
Menurut Muhri, bahwa dirinya mengambil contoh soal jual beli jabatan eselon II, III dan mungkin jabatan kepala sekolah. Karena hampir menjadi rahasia umum, peristiwa ini terjadi terus-menerus saat diawal kepemimpinan kepala daerah dimulai.
" Meskipun kegiatan OTT lembaga KPK RI terkait Tindak Pidana Korupsi (TPK) jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah terus dilakukan. Tetapi, TPK jual beli jabatan ini tidak mengalami tren menurun, bahkan diantara banyaknya daerah yang alami defisit keuangan (APBD), TPK jual beli jabatan ini seperti solusi dapatkan uang cepat yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu," ungkapnya.
" Semoga hal ini tidak terjadi lagi, dan semua kepala daerah menjaga kepercayaan yang sudah diberikan rakyat melalui Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan nilai-nilai terbaik acara retreat kepala daerah tersebut dengan tidak melakukan jual beli jabatan eselon II, III dan jabatan lainnya, hati-hati dengan OTT lembaga KPK RI," tutup Muhri Fauzi Hafiz. (**)