Medan
(harianSIB.com)Anggota Komisi B
DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala menerima keluhan masyarakat agar
Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko di Sumut mendata ulang atau menambah kuota penerima bantuan sosial
Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin dan rentan, karena penyalurannya terjadi ketimpangan dan rasa ketidak-adilan.
"Permintaan masyarakat untuk mendata ulang atau menambah kuota penerima PKH sebenarnya sangat wajar dan perlu mendapat perhatian serius oleh Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko di Sumut, demi pemerataan dan penyalurannya juga tepat sasaran," ujar Salmon kepada wartawan, Minggu (6/4/2025), melalui telepon di Medan.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, banyaknya masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan menandakan perlunya perbaikan data dan evaluasi sistem distribusi yang lebih transparan dan akuntabel.
"Pendataan ulang, verifikasi, serta pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala sangat penting, agar bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat, RT/RW, serta perangkat desa dalam proses verifikasi juga bisa membantu meningkatkan akurasi data," tambahnya.
Menurut anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, jika ada penambahan kuota, maka harus diimbangi dengan pendataan yang objektif dan berbasis kondisi riil di lapangan, bukan berdasarkan kedekatan atau pertimbangan politis.