Medan
(harianSIB.com) Anggota Fraksi Partai Golkar
DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM mengingatkan Wali Kota Medan
Rico Tri Putra Bayu Waas agar jangan ragu-ragu melakukan pergantian pejabat, baik kepala dinas (Kadis) maupun pimpinan Organisasi Perangkat Daerah)
OPD di jajaran
Pemko Medan, guna menghindari terganggunya stabilitas organisasi dan kinerja pemerintahan daerah.
"Kita mengetahui, sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemko Medan hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait komitmen Wali Kota Medan dalam melakukan penyegaran birokrasi secara menyeluruh," ujar Viktor Silaen kepada wartawan, Kamis (24/4/2025) melalui telepon di Medan.
Menurut anggota Komisi D ini, keberadaan Plt dalam jangka waktu lama dapat mengganggu stabilitas organisasi dan kinerja pemerintahan daerah, sehingga diharapkan Wali Kota Medan secepatnya melakukan langkah-langkah konkrit untuk segera mengisi jabatan yang lowong.
"Plt itu bersifat sementara dan memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis. Jika terlalu lama dibiarkan, maka pelayanan publik bisa terhambat karena ada keraguan dalam otoritas," ujar anggota dewan Dapil Tapanuli ini sembari berharap kepada Wali Kota Medan harus sigap mengganti dan mendefinitifkan para pejabat yang masih lowong tersebut.
Menurutnya, keraguan Wali Kota Medan dalam mendefinitifkan pejabat eselon II, bisa saja menimbulkan prasangka di tengah-tengah masyarakat, terkait adanya persoalan dalam tata kelola pemerintahan, baik dari sisi politik, teknis, maupun pertimbangan personal.
"Kalau alasannya menunggu momen atau kalkulasi politik, maka ini perlu dikoreksi. Jabatan publik tidak bisa dihambat oleh urusan subjektif. Kepastian dalam birokrasi itu penting untuk menjaga semangat reformasi dan meritokrasi," tambahnya.
Viktor menyarankan agar Pemko Medan segera membuka proses seleksi terbuka secara transparan dan akuntabel serta partisipasi publik terkait keterlibatan lembaga independen seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk menjamin proses berjalan objektif.
"Jangan sampai masyarakat menilai bahwa jabatan dibiarkan kosong untuk kepentingan tertentu. Kita menyarankan, segera isi jabatan-jabatan yang kosong tersebut dengan pejabat definitif yang kompeten agar roda pemerintahan tidak berjalan setengah-setengah," pungkasnya.
Seperti diberitakan SIB, Kamis (24/4/2025), saat ini sejumlah pejabat eselon 2 di Pemko Medan masih dijabat oleh Plt dan belum defenitif. Tidak diketahui pasti kenapa sejumlah dinas itu belum diisi pejabat yang defenitif.
Menurut informasi diperoleh di di Pemko Medan, Rabu (23/4/2025) menyebutkan sejumlah dinas yang masih dijabat oleh Plt di antaranya, Kadis Perhubungan, Kadis SDABMBK, Kabapenda dan beberapa dinas yang lainnya.
Disebutkan, Dinas Perhubungan beberapa waktu lalu Kadisnya Iswar Lubis mengundurkan diri dan sejak itu Pemko Medan belum menetapkan penggantinya dan hanya menugaskan Plt untuk memimpin dinas itu. Begitu juga Dinas DDABMBK masih dijabat Plt Kadis Gibson Panjaitan, sehingga perlu didefitifkan.(*).