Medan
(harianSIB.com) Kalangan anggota
DPRD Sumut mendesak pemerintah segera mengambil langkah serius untuk menyelamatkan status Geopark
Kaldera Toba dari ancaman pencabutan dalam daftar
UNESCO Global Geopark, demi menyelamatkan salah satu warisan geologi dunia tersebut.
Desakan itu disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM dan anggota Fraksi PDI Perjuangan Franky Partogi Wijaya Sirait kepada wartawan, Rabu (14/5/2025) di DPRD Sumut menanggapi pernyataan anggota DPR RI terkait adanya ancaman pencabutan status Geopark Kaldera Toba dari dalam daftar UNESCO Global Geopark.
"Kita tau kaldera Toba, yang telah masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark sejak 2020, juga sudah mendapat "kartu kuning" dari UNESCO sejak September 2023 karena dinilai belum memenuhi sejumlah aspek pengelolaan sesuai standar Internasional. Tenggat waktu dua tahun yang diberikan oleh UNESCO akan berakhir pada 2025, dan penilaian ulang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang," ujar Viktor Silaen.
Menurut Franky Partogi Wijaya, status Geopark Kaldera Toba bukan hanya simbol kehormatan, tetapi juga bentuk pengakuan Internasional atas nilai geologis, ekologis dan budaya kawasan Danau Toba, jadi harus diselamatkan oleh pemerintah dan semua pihak terkait.
"Jika rekomendasi dari asesor UNESCO tidak segera dilaksanakan, maka pencabutan status bukan lagi sekadar ancaman, melainkan potensi nyata yang bisa berdampak pada citra dan ekonomi pariwisata nasional," ujar Franky Partogi yang juga anggota dewan Dapil Simalungun dan Kota Pematangsiantar ini.
Berkaitan dengan itu, Viktor dan Franky Partogi meminta pemerintah pusat dan daerah untuk segera menindaklanjuti semua rekomendasi UNESCO dengan menyusun peta jalan yang konkret dan melibatkan tenaga ahli nasional maupun internasional dalam bidang geopark. Langkah ini harus dilaksanakan sebelum tim asesor melakukan kunjungan evaluasi ulang.
Franky Partogi Wijaya Sirait.
Selain itu, tambah Viktor Silaen, pendekatan edukatif terhadap masyarakat lokal menjadi hal krusial. Dalam hal ini pemerintah perlu memperluas sosialisasi mengenai pentingnya status geopark serta potensi ekonomi dari pariwisata berkelanjutan.
"Pelatihan kepada warga sebagai pelaku wisata, pemandu lokal, maupun pelestari budaya juga dinilai penting untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kawasan tersebut serta kolaborasi antar lembaga seperti Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Pemprov Sumut, dan pemerintah kabupaten/kota sekitar Danau Toba harus dipererat agar tercipta sinergi dalam perbaikan tata kelola geopark," tandas Viktor.
Franky Partogi juga mengingatkan pemerintah untuk fokus pada tiga pilar utama UNESCO Global Geopark, yaitu: konservasi, edukasi dan pembangunan berkelanjutan. Transparansi serta monitoring berkala terhadap capaian perbaikan perlu dibuka ke publik, agar masyarakat dapat mengawal proses ini secara partisipatif.
Menurut Viktor dan Franky Partogi, jika dikelola dengan baik, Kaldera Toba bukan hanya mempertahankan statusnya di UNESCO, tetapi juga berpotensi menjadi contoh keberhasilan pengembangan kawasan berkelanjutan di Indonesia dan dunia, sehingga semua pihak wajib mengelolanya secara maksimal.(*).