Medan
(harianSIB.com)Anggota Komisi D
DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang SE MM mengaku heran, proyek bendungan Lau Simeme, Kecamatan Sibirubiru, Kabupaten
Deliserdang berbiaya Rp1,76 triliun yang pada tahun 2024 lalu diresmikan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), hingga saat ini belum dioperasionalkan atau difungsikan, sehingga mengundang tanda tanya masyarakat.
Hal itu ditegaskan Benny Harianto Sihotang dalam rapat dengar pendapat dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Dinas PUPR Sumut, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA BMBK) Medan, Kadis SDABMB Deliserdang Janso Sipahutar ST MT yang dipimpin Sekretaris Komisi D Defri Noval Pasaribu yang dihadiri anggota Komisi D Viktor Silaen SE MM, Jumadi, Aswin Parinduri, Johan Wiryawan Bangun, Rabu (2/7/2025) di DPRD Sumut.
"Kita benar-benar heran, proyek raksasa yang didengung-dengungkan bisa mengurangi banjir di Medan dan Deliserdang yang sudah diresmikan mantan Presiden Jokowi, tapi tidak dapat dioperasionalkan. Ini ada apa," tandas Benny Sihotang.sembari meminta penjelasan dari pihak BBWS Sumatera II.
Seharusnya, tambah Ketua Fraksi Gerindra itu, jika proyek belum bisa dioperasionalkan atau ada masalah teknis yang belum ada solusinya, jangan dulu diresmikan, karena dipastikan akan menimbulkan kekecewaan dari masyarakat.
"Belum dioperasionalkan proyek bendungan Lau Simeme Ini sama dengan melakukan pembohongan publik kepada masyarakat luas," ujar Benny Sihotang, bahwa proyek yang luasnya mencapai 125 hektare dengan volume tampung 21 juta meter kubik tersebut sampai saat ini belum ada manfaatnya bagi masyarakat.
Betapa kecewanya masyarakat, ujar Benny Sihotang, bendungan yang sudah dibangun sejak tahun 2018, hingga kini belum dinikmati manfaatnya, terutama terkait pengurangan banjir di Kota Medan dan Deliserdang serta penyediaan air baku sekaligus mengairi sawah masyarakat.
Yang paling tragisnya, ujar Kadis SDABMB Deliserdang Janso Sipahutar ST MT, pasca pembangunan proyek bendungan tersebut, menyisakan keresahan bagi masyarakat, sebab ada sekitar 11 Km jalan sekitar bendungan sudah hancur-lebur, akibat dilindas truk-truk proyek, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan.
"Seharusnya pihak pembangunan proyek bendungan bertanggung jawab memperbaiki jalan yang rusak sesuai dengan janji pihak BBWS Sumatera II dengan Pemkab Deliserdang, bahwa jalan sekitar proyek wajib mengembalikan jalan yang rusak seperti sedia kala. Tapi faktanya sampai sekarang belum terealisasi," ujarnya.
Sementara itu, Defri Noval Pasaribu mengingatkan pihak BBWS Sumatera II Medan untuk segera merekondisi jalan sekitar proyek bendungan yang rusak agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat yang selama ini menjadikan jalan tersebut sebagai sarana pengangkutan hasil-hasil pertanian mereka.
Editor
: Bantors Sihombing