Medan
(harianSIB.com) Komisi D DPRD Sumut mengingatkan
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan,
Dinas PUPR Sumut,
Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan
Bina Konstruksi (SDA BMBK) Medan dan
Deliserdang harus sinkron untuk mengatasi banjir di Kota Medan dan
Deliserdang. Jangan "main" sendiri-sendiri dengan menonjolkan ego sektoral masing-masing, demi ketenangan masyarakat dari ancaman banjir.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM dan Benny Harianto Sihotang SE MM dalam rapat dengar pendapat dengan BBWS Sumatera II, Dinas PUPR Sumut, Dinas SDA BMBK Kota Medan dan Deliserdang yang dipimpin Sekretaris Komisi D Defri Noval Pasaribu, Rabu (2/7/2025) di DPRD Sumut.
Rapat dengar pendapat kali ini difokuskan untuk mencari solusi konkret dalam mengatasi banjir yang semakin parah di Kota Medan, termasuk banjir rob serta luapan air di wilayah Medan Johor sekitarnya dan Kabupaten Deliserdang.
Viktor Silaen dengan tegas menyampaikan pentingnya kerja lintas wilayah dan lintas kewenangan. "Selama ini semua pihak hanya bicara berdasarkan kepentingannya masing-masing. Medan menyalahkan Deliserdang, Deliserdang menyalahkan provinsi, provinsi bilang itu kewenangan BBWS. Padahal masalah banjir ini menyangkut semua," ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara terpadu, bukan terkotak-kotak antarwilayah. Air yang menyebabkan banjir di Medan sebagian besar berasal dari hulu di wilayah Deliserdang, sehingga perlu ada kolaborasi yang lebih kuat.
"Ini jadi warning bagi kita semua, banjir di Kota Medan semakin dahsyat, jangan sampai masyarakat tidak lagi nyaman tinggal di Kota Medan. Semua harus ikut berperan secara kolaborasi. Jangan sendiri-sendiri dan sudah saatnya tanggalkan ego sektoral masing-masing demi penyelamatan Kota Medan dari terjangan banjir," tandas Viktor.
Hal senada juga disampaikan Benny Sihotang, sudah bertahun tahun persoalan banjir tidak perna tuntas. Semua pihak selalu berjalan sendiri sendiri. Jelas terlihat tidak ada kematangan dalam perencanaan dan realisasi.
Sekretaris Komisi D, Defri Noval Pasaribu berharap tidak ada lagi sikap saling lempar tanggung jawab. "Tujuan rapat ini mencari sinergi dan kesepakatan, bukan sekadar saling paparan. Kita ingin ada formula kerja nyata yang terhubung dan memberi manfaat langsung ke masyarakat," katanya.
Dalam rapat tersebut, Komisi D pun merekomendasikan agar Dinas PUPR Sumut menjadi leading sektor untuk mengatasi banjir kota Medan. Sementara BBWS Sumatera II wajib dilibatkan dalam penanganan banjir di wilayah Medan dan Deliserdang.
Selain itu, Defri Noval juga meminta PUPR menyusun action plan konkret yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BBWS, kabupaten/kota, dan DPRD Sumut, sehingga pihak BBWS Sumatera II Medan, Dinas PUPR Sumut maupun Dinas SDA BMBK Medan dan Deliserdang sepakat dengan kesimpulan yang sudah ditetapkan.
Akhirnya rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk menyusun pertemuan lanjutan yang lebih teknis dan solutif, serta membuka peluang sinergi program lintas wilayah dan lintas instansi demi mengatasi persoalan banjir yang sudah sangat mengkhawatirkan di Kota Medan dan Deliserdang.(*)