Medan
(harianSIB.com)Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, M. Alinafiah Matondang SH, MHUM, menyatakan bahwa aparat penegak hukum (APH) memiliki berbagai cara untuk mendeteksi pelaku tindak pidana korupsi. Salah satunya melalui partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan awal, pemantauan digital, hingga data dari indeks persepsi korupsi.
Terkait penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut berinisial TOP dan empat tersangka lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alinafiah menilai hal tersebut bukan semata-mata sebagai bentuk kecolongan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.
"Ini bukan soal kecolongan, bisa jadi masyarakat memang lebih percaya kepada KPK dibanding Kejati. Jika informasi awal soal dugaan korupsi TOP datang dari masyarakat, maka wajar bila laporan itu langsung ke KPK," ujar Alinafiah, Jumat (4/7/2025), di Medan.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan kepercayaan publik di Sumut terhadap KPK lebih tinggi dibandingkan dengan Kejati Sumut. Jika benar demikian, kata Alinafiah, perlu ada perbaikan menyeluruh dalam kinerja Kejati, terutama dalam hal ketegasan, kecepatan penanganan, serta transparansi hasil kepada masyarakat.
Ia menambahkan, ada kemungkinan kasus dugaan korupsi yang menjerat Kadis PUPR Sumut merupakan pengembangan dari laporan-laporan sebelumnya atau terungkap melalui gaya hidup mewah tersangka yang terpublikasi secara digital hingga menarik perhatian KPK.
"Hal ini seharusnya juga menjadi perhatian Kejaksaan dan Kepolisian. Kenapa tidak terdeteksi lebih awal? Semua kembali pada keseriusan masing-masing institusi dalam memberantas korupsi," tutup Alinafiah. (*)