Medan
(harianSIB.com)Penasihat hukum terdakwa
Alexander Halim alias
Akuang, Dedi Suheri meminta kepada majelis hakim
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN)
Medan, agar membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum.
"Kami memohon agar majelis hakim membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala dakwaan. Karena dari fakta-fakta persidangan tidak membuktikan adanya tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan," kata Dedi Suheri di Medan, Kamis (17/7/2025).
Ia menilai bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), disusun secara tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.
Dalam pledoi yang dibacakan di hadapan majelis hakim diketuai M. Nazir, Senin (14/7/2025), ia menyampaikan bahwa kliennya didakwa melakukan penguasaan lahan di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut, Langkat, yang disebut merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.
"Dakwaan tersebut terlalu mengada-ada. Locus perkara belum pernah ditetapkan secara sah sebagai kawasan hutan. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki klien kami sah menurut hukum dan belum pernah dibatalkan," ujar Dedi.
Dedi menjelaskan bahwa Alexander Halim membeli lahan dari pemilik sebelumnya dalam bentuk SHM yang sah, bukan merambah hutan. Total ada 60 SHM yang hingga kini masih berlaku dan sudah dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya sampai tahun 2024.
Editor
: Wilfred Manullang