Medan
(harianSIB.com)Untuk menjawab tantangan kurangnya jumlah tenaga medis di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek),
Brian Yuliarto menyatakan akan segera meluncurkan Satgas Percepatan Kebutuhan Dokter. Satgas ini ditargetkan mampu mendorong pencapaian 60.000 dokter umum dan 4.500 dokter spesialis pada tahun 2029.
Menanggapi langkah tersebut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut Dr dr Ery Suhaymi SH MH MKed (Surg) SpB Finacs Fics menekankan bahwa peningkatan jumlah dokter hanya bisa tercapai jika pemerintah memperbanyak "sumber produksi"-nya, yaitu fakultas kedokteran dan program studi spesialis.
"Regulasi pendidikan kedokteran, termasuk pendirian Fakultas Kedokteran (FK) maupun program studi spesialis, saat ini kembali berada di tangan pemerintah. Jadi jika kuota penerimaannya ditambah, tentu produksi lulusannya juga akan meningkat," jelasnya, Selasa (22/7/2025).
Lebih lanjut, Ery yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Regina Maris, menyoroti permasalahan ketimpangan distribusi dokter di Indonesia yang erat kaitannya dengan aspek kesejahteraan.
"Kalau kabupaten atau kota bisa menjamin kesejahteraan dokter, pasti SDM-nya akan datang. Kenapa dokter kurang? Salah satunya karena daerah tidak mampu menjamin kesejahteraan tenaga medis," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa ketimpangan rasio antara jumlah dokter dan populasi menjadi tantangan tersendiri. Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio ideal adalah 1 dokter per 1.000 penduduk. Namun, khusus di Sumut, rasio tersebut masih berada pada angka 1:1.500.
"Artinya, kita masih kekurangan tenaga medis. Pemerataan tenaga dokter di daerah juga belum sejalan dengan kebutuhan yang ada. Pemerataan itu pasti berbanding lurus dengan kesejahteraan yang dijamin oleh daerah," tegas dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) tersebut.
Dengan adanya Satgas Percepatan ini, diharapkan ke depan kebutuhan akan sumber daya manusia di bidang kedokteran bisa terpenuhi, baik dari sisi kuantitas maupun persebarannya secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. (*)