Medan
(harianSIB.com)Ketua Fraksi PDI Perjuangan
DPRD Sumut Mangapul Purba SE MIKom meminta Pemprov Sumut lebih kreatif, inovatif dan bertindak "out of the box" dalam mengoptimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak sesuai dengan perkembangan zaman.
Hal itu diungkapkan Mangapul Purba dalam pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PjP) APBD Sumut TA 2024 pada rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Dewan Erni Aryanti Sitorus didampingi Wakil Ketua Dewan Ihwan Ritonga SE MM dan Salman Alfarisi yang dihadiri Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution dan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong, Rabu (23/7/2025) di DPRD Sumut.
"Bagi Fraksi PDI Perjuangan, upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak sudah seharusnya sebagaimana perkembangan zaman, namun kelihatannya belum optimal dan konkrit, sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi," jelas Mangapul.
Berkaitan dengan itu, tambahnya, Fraksi PDI Perjuangan meminta analisis prognosis pendapatan, proses perencanaan, pendanaan rencana belanja dihitung secara akurat dengan mengkaji ketersediaan potensi daerah dan menggalinya sebagai sumber pendapatan daerah.
"Kami menegaskan, setiap proses perencanaan, penganggaran, belanja dan pembiayaan daerah tersebut berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas," ucapnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritik pernyataan Pemprov Sumut sebelumnya yang mengakui akselerasi pembangunan infrastruktur, belum sepenuhnya optimal, hingga telah melakukan evaluasi atas keterlambatan yang bersumber dari faktor teknis seperti kesiapan lahan, perizinan, serta administrasi pengadaan sebagai langkah perbaikan.
"Kami berpandangan bahwa alasan Pemprov Sumut dalam perencanaan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya optimal tidak masuk akal, karena sudah menjadi keharusan bahwa dalam setiap pembangunan infrastruktur diwajibkan menyiapkan segala sesuatunya baik teknis maupun administratif," tuturnya dengan tegas.
Lebih lanjut Mangapul memaparkan terkait wajib pendidikan dan urusan perkebunan dan peternakan yang masih menjadi persoalan serta pembangunan infrastruktur pendidikan juga harus menjadi prioritas.
"Kami mendukung pemetaan kebutuhan infrastruktur pendidikan. Diharapkan kebijakan sektor pendidikan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan lebih di prioritaskan di daerah yang masih jauh dari akses pendidikan dengan tetap berpedoman pada standar pelaksanaan pendidikan," ujarnya.(*).