Binjai
(harianSIB.com)Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Binjai menolak
Laporan Pertanggungjawaban (LPj)
Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2024. Sikap ini disampaikan saat pembacaan pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (22/7/2025).
"Fraksi Gerindra menolak LPj Wali Kota Binjai tahun 2024, karena berbagai alasan. Ini adalah bentuk tanggung jawab politik kami agar Pemko Binjai tidak main-main dalam mengelola APBD, terlebih saat ini sedang berlangsung pemeriksaan massal oleh Kejari Binjai," ujar Ronggur Raja Doli Simorangkir, juru bicara Fraksi Partai Gerindra.
Dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025), Ronggur menilai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai tidak sehat, karena terjadi ketimpangan signifikan antara belanja pegawai dan anggaran program-program untuk masyarakat.
"Pendapatan daerah kita rendah, tapi anggaran justru lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Lalu, kapan rakyat akan dibantu kalau anggarannya lebih banyak memperkaya pejabat?" ucapnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti minimnya program pro-rakyat serta buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah, terutama RSUD Djoelham, yang hingga kini belum menunjukkan peningkatan berarti.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga menyinggung berbagai temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menilai adanya kesalahan dalam penggunaan anggaran daerah.
"Adanya pemeriksaan berjamaah di Kejari Binjai juga menunjukkan bahwa ada indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan APBD 2024," ujarnya.
Fraksi Gerindra bahkan mengusulkan agar jumlah dinas di lingkungan Pemko Binjai dirampingkan untuk menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
"Jadi itu beberapa catatan kami. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memutuskan bahwa Fraksi Gerindra menolak LPj Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2024," pungkasnya.(*)