Binjai
(harianSIB.com)Operasi Patuh Toba 2025 yang berlangsung sejak 14 hingga 27 Juli 2025 di wilayah hukum Polres Binjai berhasil menjaring ratusan pelanggar lalu lintas.
Hal tersebut dikatakan Kapolres Binjai, AKBP Bambang C. Utomo, didampingi Kasat Lantas AKP Syamsul Arifin, Kasat Narkoba AKP Syamsul Bahri, Kasat Intel Iptu Marcelo dan Kasi Humas AKP Junaidi, dalam konferensi pers, di Mapolres Binjai, Selasa (29/7/2025).
Kapolres Binjai memaparkan rincian penindakan yang telah dilakukan selama operasi berlangsung. Bambang menyebut, pelanggaran lalu lintas selama operasi berlangsung cukup tinggi.
"Selama Operasi Patuh Toba 2025, kami telah menindak 253 pelanggar dengan tilang, khususnya terhadap knalpot blong, SIM, dan STNK," ungkapnya.
Selain itu, pihak kepolisian juga memberikan 399 teguran kepada pengguna jalan yang melanggar aturan. Dengan demikian, total pelanggaran yang berhasil ditindak mencapai 652 kasus.
Terkait kelompok usia pelanggar, Kapolres mengungkapkan sebagian besar pelanggar berasal dari kalangan usia produktif. Menurutnya, hal itu disebabkan perubahan zaman dan gaya hidup kerap membuat generasi ini abai terhadap keselamatan saat berkendara.
"Karena memang seiring berkembangnya zaman ini, banyak usia produktif yang mungkin mengabaikan keselamatan dari pada berlalu lintas," katanya.
Jika dibandingkan dengan Operasi Patuh Toba 2024, jumlah pelanggaran pada tahun ini mengalami peningkatan tapi tidak signifikan.
Peningkatan ini, lanjutnya, akan menjadi perhatian serius, terutama dalam kesadaran berlalu lintas di kalangan masyarakat.
Bambang juga menyoroti peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas selama operasi berlangsung.
"Terkait dengan lakalantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai, ada peningkatan," katanya.
Meski begitu, ia menegaskan, kualitas atau tingkat keparahan kecelakaan tersebut tidak terlalu berat. Artinya, kecelakaan yang terjadi masih tergolong ringan dan bisa ditangani dengan cepat.
Dengan hasil ini, Polres Binjai menegaskan akan terus mengedepankan pendekatan preventif dan represif dalam menertibkan lalu lintas. Edukasi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas, terutama bagi kalangan muda dan produktif.
"Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Kepatuhan terhadap aturan bukan hanya soal hukum, tapi juga soal melindungi nyawa," katanya. (*)