Medan
(harianSIB.com) Gedung DPRD Sumut sepi, hampir seluruh komisi tidak ada aktivitas, karena sebagian besar anggota dewan tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) atau "jalan-jalan" ke luar provinsi, di tengah instruksi pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran secara ketat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan dari Sekretariat DPRD Sumut, Rabu (30/7/2025), bahwa sejumlah komisi tengah melakukan perjalanan dinas "menjelajah" ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Komisi A sedang berada di Batam, Komisi B diinformasikan sedang ke Papua Barat Daya, Komisi E mengunjungi Kota Padang, Jakarta dan Yogyakarta. Komisi D melakukan Kunker ke Riau dan Komisi C memilih berkunjung ke Bali.
Langkah para wakil rakyat ini dinilai kontraproduktif dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 900/883/SJ yang ditandatangani Tito Karnavian pada 23 Februari 2025 yang secara tegas memerintahkan pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen serta pembatasan kegiatan seremonial, studi banding, demi efisiensi APBD 2025.
"Surat edaran itu jelas ditegaskan, salah satu poin utamanya, membatasi perjalanan dinas. Kalau hampir semua komisi ke luar kota, lalu di mana komitmen efisiensi yang diminta pusat?" kata seorang pegawai di lingkungan DPRD Sumut yang enggan disebut namanya.
Selain pembatasan perjalanan, surat edaran juga menekankan bahwa hasil efisiensi seharusnya dialihkan untuk sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, serta pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Sayangnya, alokasi anggaran justru terlihat masih mengutamakan kegiatan yang tidak bersifat mendesak dan berdampak langsung ke masyarakat.
Kondisi ini memperkuat kesan bahwa efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat belum menjadi kesadaran kolektif di tingkat legislatif daerah. Publik pun mempertanyakan urgensi dan transparansi dari kunjungan-kunjungan tersebut.
"Kalau setiap kali bicara efisiensi tapi tetap ke luar kota, bahkan ke daerah-daerah wisata seperti Bali maupun Raja Ampat, wajar saja kalau kepercayaan publik terus menurun," ujar para staf di lingkungan DPRD Sumut.(*).