Medan
(harianSIB.com)Wakil Ketua Komisi A
DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE mengatakan, saat ini ada sekira 166.000 Warga Negara Indonesia (WNI) bekerja di
Kamboja dengan berbagai macam pekerjaan. Dari jumlah tersebut, 52 persen atau sekira 86.320 orang di antaranya berasal dari Sumut.
"Dari data yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPAKB) Sumut tersebut, data itu terdaftar secara resmi WNI bekerja di Kamboja. Tentu lebih banyak lagi yang tidak resmi alias tenaga kerja ilegal," kata Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Selasa (5/8/2025), di DPRD Sumut.
Menurut Bendahara DPW PKB Sumut itu, dari keseluruhan WNI tersebut, sebagian besar kaum perempuan jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga pemerintah melalui kementerian terkait, perlu segera mencari langkah strategis untuk pemulangannya ke Indonesia.
"Sebagian besar korban TPPO berasal dari kelompok rentan, khususnya perempuan yang tergiur iming-iming gaji besar dan bekerja tanpa prosedur resmi. Kita berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam memulangkan para WNI, sebab ada juga terancam nyawanya," ujar Zeira.
Zeira juga berharap pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang strategis bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja, untuk memfasilitasi pemulangan para WNI, terutama yang berasal dari Sumut.
"Kita berharap pemerintah bisa segera bertindak dan berkoordinasi dengan otoritas Kamboja serta KBRI untuk memulangkan WNI kita yang menjadi korban," katanya sembari mengingatkan warga Sumut agar lebih waspada dan cermat sebelum menerima tawaran kerja di luar negeri, khususnya Kamboja.
Sekali lagi Zeira mengingatkan masyarakat Sumut, harus lebih selektif menerima tawaran kerja ke luar negeri dan pastikan perusahaan yang menawarkan pekerjaan memiliki izin resmi dan cari informasi melalui Disnaker Sumut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.(*)