Medan
(harianSIB.com) Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus SH MKn mendesak
Satgas Pangan Sumit mengawasi secara ketat pendistribusian beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dilakukan Perum Bulog Wilayah Sumit, agar tepat sasaran kepada masyarakat.
"Percepatan distribusi tersebut harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan. Yang lebih penting, kualitas beras sesuai standar. Jangan sampai ada laporan beras oplosan atau mutu kurang bagus," ujar Erni Aryanti Sitorus saat berbincang-bincang dengan wartawan, Rabu (13/8/2025) di ruang wartawan unit DPRD Sumut.
Erni menegaskan, di tengah potensi lonjakan kebutuhan beras, pemerintah daerah Cq Satgas Pangan bersama Bulog harus memastikan pasokan di pasar tetap tersedia dan harga terkendali. Terpenting koordinasi lintas instansi diperkuat, termasuk melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa dan kelurahan.
"Beras merupakan kebutuhan pokok, sehingga keterlambatan atau kesalahan distribusi akan langsung dirasakan masyarakat. Transparansi data penerima dan pengawasan lapangan wajib menjadi prioritas," katanya.
Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, Program SPHP diharapkan dapat meredam kekhawatiran publik terhadap lonjakan harga beras sekaligus menjaga daya beli masyarakat, sehingga pihaknya meminta semua pihak, termasuk DPRD, turut mengawal implementasi di Sumut.
"Kalau untuk stok beras di Bulog itu cukup, makanya kita akan tetap mengawasi distribusi beras ini. Kita juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menyelenggarakan pasar murah dibeberapa lokasi di Sumut," tuturnya.
Lebih lanjut Erni berharap persoalan distribusi dapat segera teratasi kepada masyarakat, karena hal tersebut menjadi kebutuhan utama dalam ketahanan pangan.
"Kita berharap ini segera tuntas, jangan sampai terus menjadi persoalan. Kita ingin asta cita dari Presiden Prabowo terkait ketahanan pangan dapat terlaksana secara optimal," ucapnya.(**).