Medan
(harianSIB.com)Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) pengganti
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No9 dan 8/2006 tentang pendirian rumah ibadah, masih banyak pasal yang diskriminatif, sehingga akan menjadi acuan kelompok intoleran melakukan kekerasan berbasis kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Hal itu ditegaskan anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian STh MSi kepada wartawan, Sabtu (16/8/2025) melalui pesan WhatsApp seusai menyampaikan pendapatnya dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-10 Masa Sidang V Tahun 2024-2025 yang digelar di gedung DPD RI Jakarta.
"Saya mendapat masukan terkait rancangan Perpres tersebut, masih banyak unsur atau pasal yang diskriminatif. Harus dikaji ulang. Jika rancangan tetap disahkan tanpa perubahan signifikan, maka Perpres akan menjadi alat legitimasi bagi kelompok intoleran. Dampaknya, kasus-kasus intoleransi tidak akan pernah berhenti," ujar Penrad.
Senator Dapil Sumut ini mengingatkan, jika Perpres itu tetap dipaksakan, tanpa revisi, tentunya akan bertentangan dengan prinsip konstitusi dan nilai kebhinekaan yang menjadi dasar berdirinya Indonesia dan hal ini harus menjadi perhatian DPD RI.
Penrad secara tegas mengatakan, DPD RI tidak boleh menutup mata terhadap fenomena intoleransi yang semakin sering terjadi, merujuk pada kasus-kasus intoleransi yang terjadi di sejumlah daerah, beberapa bulan terakhir ini.
"Saya meminta agar persoalan intoleransi di Indonesia masuk agenda yang akan dibahas di alat kelengkapan dan Komite DPD RI, sebab dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, banyak disaksikan berita-berita kasus intoleransi. Saya pikir ini juga harus menjadi perhatian khusus DPD RI," tegas Penrad.
Editor
: Robert Banjarnahor