Medan (harianSIB.com) Ketua Komisi E
DPRD Sumut HM Subandi SE MM mengatakan, tim Komisi E menemukan adanya siswa program
Sekolah Rakyat (SR) keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memiliki sepeda motor. Padahal, seharusnya SR menyasar kepada masyarakat miskin ekstrem, sebagaimana yang menjadi pesan utama
Presiden Prabowo Subianto.
Temuan itu disampaikan Subandi kepada wartawan, Minggu (17/8/2025) melalui telepon di Medan seusai berdialog dengan para siswa saat melakukan kunjungan di SR Sentra Insyaf Medan, Kemensos, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang.
"Ini jelas keliru, jatah keluarga miskin jangan diambil oleh orang yang mampu. Kalau sistem rekrutmen seperti ini dibiarkan, tujuan memutus rantai kemiskinan yang dicita-citakan Pak Prabowo Subianto tidak akan tercapai," ujar Subandi.
Berkaitan dengan itu, politisi Partai Gerindra Sumut tersebut meminta kepada Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlibat dalam seleksi siswa, agar lebih selektif dan jika ditemukan pelanggaran, segera dilakukan pergantian.
"Koordinator PKH yang tidak objektif, jangan pula memasukkan anaknya sendiri sebagai siswa SR, padahal dia orang mampu. Ini harus diganti. Kita ingin Sekolah Rakyat benar-benar menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan ajang bagi yang tidak berhak," katanya.
Subandi menjelaskan, kategori masyarakat yang mengalami miskin ekstrem sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo. Seperti rumah miring yang nyaris roboh, pendapatan orang tua hanya satu juta rupiah per bulan dengan tanggungan lima anak, dan semua aktivitas keluarga dilakukan di satu ruangan.
"Inilah yang disebut miskin ekstrem atau dalam istilah sekarang, desil satu. Mereka yang ekonominya mohon maaf, menengah ke bawah. Itulah yang seharusnya berhak mendapatkan, bukan malah keluarga dari kalangan ASN," ucapnya.
Subandi menyebut, di Sumut saat ini terdapat enam lokasi SR, yakni di Sentra Insaf Kutalimbaru (150 siswa SMP), Sentra Bahagia Medan Tembung (100 siswa SMP), Tebingtinggi (100 siswa SMA) UIN Sumut Kampus 5 Tebingtinggi (SMA).
Kemudian di SMK Negeri Pertanian Padang Sidempuan (75 siswa SMA), Tapanuli Selatan (100 siswa SD dan SMP) dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan (100 siswa) SD dan SMP).
Menurut Subandi, semua kebutuhan siswa berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial. Sedangkan tenaga pendidik merupakan kewenangan Dinas Pendidikan, sehingga diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait dengan program SR ini agar serius memaksimalkannya.(*).