Medan
(harianSIB.com)Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil
Kemenkum Sumut) terus memperluas jangkauan layanan bantuan
hukum melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) disetiap desa dan kelurahan se- Sumatera Utara. Dari 6.133 desa di Sumut, hingga Juli 2025 masih 217
Posbakum terbentuk dan diharapkan terus bertambah.
"Hingga Juli 2025, sebanyak 217 Posbakum sudah terbentuk dan ini masih sedikit, namun setiap harinya Posbakum terus bertambah dan ditargetkan akhir tahun, 50 persen lebih sudah terbentuk," kata Kepala Divisi Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumut, Ferry Ipey di Kantornya Jalan Putri Hijau Medan, Senin (25/8/2025).
Dijelaskannya, pembentukan Posbakum diinisiasi Kemenkum RI dan MoU dengan beberapa lembaga negara, Kemendagri, Kementerian Desa dan MA. Kemudian Kemenkum memohon kepada seluruh jajaran Pemda mulai dari provinsi, kabupaten dan kota, agar seluruh desa dan kelurahan membentuk Posbakum, sebagai sarana memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Dijelaskannya, Kanwil Kemenkum Sumut sejalan dengan program Gubernur Sumut yakni program perlindungan rakyat melalui Restoratif Justice, sementara Kemenkum program Posbakum.
Lebih lanjut, Ferry mengatakan syarat pembentukan Posbakum ada 2 yakni SK pembentukan Posbakum dari kepala desa atau lurah dan SK anggota keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang anggotanya bukan dari kalangan PNS, TNI dan Polri. Posbakum wajib dibentuk di seluruh desa/kelurahan.
"Pembentukan Posbakum itu tidak perlu mahal, yang penting ada kantornya, bisa di kantor desa atau kelurahan dan personilnya dipimpin kepala desa atau lurah dan yang bertugas adalah Paralegal. Dua orang Paralegal perwakilan itu adalah orang yang bukan berpendidikan hukum dan ia akan dilatih oleh kanwil Kemenkum dengan pemateri dari organisasi hukum, advokat, penyuluh hukum dan MA yang dilaksanakan melalui daring , online zoom. Paralegal ini diharapkan mampu menangani perkara yang sifatnya tindak pidana ringan dan delik aduan.
"Lulus pelatihan, paralegal ini menyandang gelar CPLA non akademis. Mereka diharapkan mampu menangani kasus- kasus seperti KDRT, pencemaran nama baik, pencurian yang nilainya tidak lebih dari Rp 2 juta, perkelahian yang tujuannya tidak harus diselesaikan di pengadilan,' kata Kadiv itu
Adapun yang bertugas di Posbakum boleh dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, advokat yang ada di desa itu, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan penyuluh hukum, yang sejalan dengan bertambahnya UU No 1 Tahun 2023. Adapun yang ditangani Posbakum adalah layanan konsultasi hukum, literasi hukum, masalah masalah mediasi dan hal-hal kecil.
Sementara untuk anggaran untuk pembentukan Posbakum saat ini kata Ferry belum ada dan sebatas swadaya desa masing masing, anggaran yang dimunculkan sebatas ATK sederhana dan plang Posbakum dan kedepannya diupayakan ada gaji.
Diakhir wawancara, disebutkannya tujuan dari Posbakum adalah memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, memberikan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian konflik dan tujukan advokat.
" Tujuan adalah memperkuat akses keadilan bagi masyarakat dan memastikan masyarakat, khususnya warga kurang mampu, dapat mengakses layanan hukum secara mudah dan gratis," ujarnya.(**)