Medan
(harianSIB.com)Setelah heboh videonya dugem dan berjoget ria di Medsos, anggota
Fraksi Gerindra DPRD Sumut H Ajie Karim, akhirnya melakukan test urine di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota
Binjai, Selasa (2/9) dan dinyatakan bersih dari narkoba.
Menurut Ajie Karim kepada wartawan Rabu (3/9) di DPRD Sumit, pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk klarifikasi sekaligus bukti nyata, bahwa dirinya tidak pernah menjadi pengguna narkotika. Langkah itu juga ditempuh untuk memperkuat laporan pribadinya kepada Partai Gerindra menyusul viralnya video dirinya sedang berada di tempat hiburan malam.
"Tes urine ini saya lakukan agar publik tahu saya tidak terlibat narkoba. Saya ingin semuanya jelas dan transparan. Hasilnya negatif dari semua jenis narkoba," ujar Ajie Karim.
Dari hasil pemeriksaan laboratorium BNN Binjai, Ajie Karim dinyatakan negatif terhadap amphetamine, morphine/opiates, ganja/marijuana, cocaine, benzodiazepine, hingga carisoprodol. Adapun hasil tes terhadap methamphetamine juga tidak menunjukkan adanya indikasi penggunaan.
BNN Binjai menyimpulkan bahwa Ajie Karim sama sekali tidak terindikasi menggunakan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan yang diterbitkan pada hari yang sama. Surat keterangan resmi itu ditandatangani Kepala BNN Kota Binjai, Ucok Ferry MH CFra CLA CMRO, bersama dokter pemeriksa dr Uswatun Hasanah Pasaribu, serta petugas pemeriksa Dodi Wirwono AMK.
Seperti diketahui sebelumnya, Ajie Karim menjadi sorotan publik setelah beredar video dirinya tengah berada di sebuah tempat hiburan malam. Video tersebut kemudian menuai beragam tanggapan, terutama karena muncul di tengah maraknya aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di Kota Medan.
Ajie sendiri telah mengklarifikasi bahwa video itu merupakan rekaman lama, diambil sekitar dua tahun lalu, dan diunggah tanpa sepengetahuannya.
Dengan adanya hasil tes urine ini, Ajie Karim berharap polemik yang berkembang di masyarakat dapat mereda dan mengisyaratkan bahwa dirinya tetap fokus menjalankan tugas sebagai wakil rakyat serta berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat maupun partai politik yang menaunginya.(*).