Medan(harianSIB.com)
Aktivis di Sumut mengapresiasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 yang diusulkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution ke DPRD Sumut, Rabu (17/9). Harapannya, poin prioritas pembangunan infrastruktur fokus pada padat karya sebab membuka lapangan kerja dan yang mengerjakanannya adalah kontraktor lokal. Hasrat lainnya adalah fokus pada pencerdasan kehidupan bangsa dengan menggandeng media massa khususnya mainstream media seperti cetak yang semakin 'terjepit' padahal sudah teruji sumbangsih positif mencerdasakan kehidupan bangsa.
Demikian simpulan pendapat profesional antargenerasi Erikson Lumbantobing, Tagor Aruan dan Jimmy Frison Simbolon di tempat terpisah di Medan, Kamis (18/9/2025).
"Ini pengalaman di Sumut dan kota kabupaten Se-Sumut. Sebelum Covid-19 hingga kini, proyek nasional, proyek provinsi, proyek kabupaten kota dikerjakan kontraktor 'antah-berantah' dan ada seperti sistemik memarjinalkan kontraktor lokal untuk jadi penonton di rumah sendiri. Terjadilah 'pengangguran' di lingkungan profesional," ujar pria yang disapa Mentor Erikson Lumbantobing yang tiga kali berturut menjadi Ketua Umum (Ketum) Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sumut itu. "Padahal, jika dikerjakan kontraktor lokal, otomatis mendatangkan keuntungan ganda. Mulai dari pajak, membuka lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi sebab duitnya berputar di daerah tidak dibawa ke daerah lain," tambahnya.
Tagor Aruan ingin pembangunan fokus pada upaya pencerdasan kehidupan bangsa dengan menggandeng media massa. "Mainstream media khususnya cetak itu membuka lapangan kerja. Proses pracetak hingga sampai ke pembaca, banyak menyerap tenaga kerja. Dan lagi, anti-hoax sebab ada perundangan yang mengikatnya serta kode etik dijunjung jurnalisnya," ujar pria yang menjabat Ketua Umum Komite Independen Batak (KIB) itu.
Baca Juga: Di Paripurna DPRD SU Gubernur Sumut Siap Merevisi Pergub Terkait Tunjangan Perumahan Dewan Ia meminta, apapun kebijakannya, memberi ruang yang luas selebar-lebarnya bagi partisipasi publik, khususnya profesional.