Medan(harianSIB.com)
Dua kelompok massa yang berbeda, Senin (21/9/2025), berunjuk rasa di depan kantor Kejati Sumut, dengan menyampaikan aspirasi/informasi dan tuntutan yang berbeda.
Beberapa orang yang menamakan kelompoknya dari GPR (gerakan pemuda revolusioner), menyampaikan aspirasi dan informasi terkait dugaan penyimpangan penggunaan APBDesa 2023-2024 Desa Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Pengunjuk rasa meminta Kejati Sumut melakukan pemeriksaan terhadap oknum kepala desa terkait APBDes Damuli Kebun karena diduga dapat merugikan keuangan negara.
Sementara beberapa orang yang menamakan kelompoknya dari AMPKSU (Aliansi Mahasiswa Pemberantasan Korupsi Sumatera Utara), meminta Kejati Sumut agar memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, PH, terkait pengadaan Smart Board dan mobiler senilai Rp 100 miliar di Dinas Pendidikan Langkat, ketika PH yang kini Kadis Kesehatan Sumut menjabat sebagai Pj Bupati Langkat.
Baca Juga: Demo di Kejatisu, Minta Usut Dugaan Penyimpangan di Dinas KPP Sumut Pengunjuk rasa juga meminta agar pemeriksaan dilakukan secara transparan.
Selain itu sebagaimana pernyataan sikapnya, meminta kepada Gubernur, Kajati Sumut dan Kapoldasu agar tidak tutup mata terkait dugaan kasus tersebut.
Editor
: Wilfred Manullang