Medan(harianSIB.com)
Anggota DPRD Sumut dari Dapil Tapanuli, Viktor Silaen SE MM, mendesak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut Heri W Marpaung, segera turun langsung ke Kabupaten Samosir untuk menghentikan seluruh aktivitas di kawasan hutan Kenegerian Ambarita.
Langkah menyetop seluruh aktivitas di kawasan hutan Hak Kemasyarakatan (HKm) tersebut dinilai sangat penting, guna mencegah potensi konflik antara masyarakat dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera selaku pengelola HKm.
"Kita mengetahui baru-baru ini masyarakat dari Ambarita, Garoga, Siallagan Pindaraya, Unjur, dan Martoba di Kabupaten Samosir menggelar aksi penolakan terhadap aktivitas penebangan liar, pembangunan rumah di kawasan hutan lindung, pembukaan jalan tanpa izin, serta penyadapan getah pinus yang tidak sesuai SOP," ujar Viktor kepada wartawan, Selasa (7/10/2025), melalui sambungan telepon dari Samosir.
Menurut Viktor, pihak KTH Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera yang mengelola kawasan HKm tersebut memang membantah tudingan adanya penebangan liar, sehingga perlu dilakukan pembuktian akurat di lapangan oleh Dinas LHK Sumut bersama UPT KPH XIII Doloksanggul.
Baca Juga: Ebenezer Sitorus Sosialisasikan Berobat Gratis Pakai KTP saat Reses di Tanjungbalai "Atas dasar itu, saya minta Kadis LHK Sumut dan UPT KPH XIII bertindak tegas dengan menghentikan sementara seluruh aktivitas di kawasan hutan Kenegerian
Ambarita. Tujuannya agar situasi tetap kondusif dan masyarakat tidak resah," tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Viktor menambahkan, isu penebangan hutan merupakan persoalan sensitif bagi masyarakat Samosir. Mereka khawatir, jika terjadi kerusakan hutan, dampaknya bisa memicu bencana banjir bandang yang datang secara tiba-tiba.
Editor
: Wilfred Manullang