Medan(harianSIB.com)
Rentetan kasus keracunan massal yang menimpa siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, ditambah dengan kontroversi seputar penamaan program, menuai kritik tajam dari kalangan aktivis konstitusi. Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai berjalan tanpa penguasaan lapangan yang memadai sehingga perencanaannya dinilau kurang matang.
Shohibul Anshor Siregar, Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) Indonesia, menyebut bahwa ironi program ini terletak pada ketidaksesuaian antara niat mulia dengan implementasi di lapangan. Ia menggunakan perumpamaan militer untuk menggambarkan situasi tersebut.
"Seakan Prabowo maju ke Medan perang tanpa pengetahuan yang cukup tentang peta atau medan tempur," ujar Shohibul Anshor Siregar kepada Jurnalis SIB News Network dari dmJakarta, Jumat (17/10/2025).
Shohibul Anshor Siregar pun menyoroti aspek moral dan komunikasi publik terkait penggunaan kata "Gratis" dalam program tersebut. Menurutnya, pelabelan itu secara etika kurang tepat dan merendahkan.
Baca Juga: Terkait Puluhan Siswa SMPN 1 Laguboti Keracunan "Program ini menjadi sangat relevan karena kemiskinan masif yang merupakan warisan dari masa lalu. Melindungi segenap bangsa adalah tujuan awal didirikannya Indonesia. Oleh karena itu, bantuan gizi ini adalah pemenuhan hak konstitusional rakyat, bukan sedekah atau hadiah 'gratis'," tegasnya.
Ia menyebut, penonjolan label "gratis" dapat memberikan dampak negatif, terutama bagi generasi muda yang sedang tumbuh. "Itu tak mendidik. Anak-anak harus dididik bahwa mendapatkan asupan gizi yang baik adalah hak mereka sebagai warga negara, bukan bergantung pada kemurahan hati pemerintah. Program ini harusnya dilabeli sebagai Investasi Gizi Nasional atau sejenisnya," jelasnya.