Medan(harianSIB.com)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan DPRD Sumut menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 senilai Rp11,67 triliun lebih. Jumlah ini menurun dibanding P-APBD 2025 yang mencapai Rp12,54 triliun lebih.
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Sumut — Erni Ariyanti Sitorus, Sutarto, Ihwan Ritonga, dan Salman Alfarisi — dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Senin (29/10/2025).
Sekretaris DPRD Sumut, Zulkifli, membacakan draf rancangan KUA-PPAS 2026 yang mencakup pendapatan daerah Rp11,366 triliun lebih dan belanja daerah dengan nilai yang sama. Setelah pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, terjadi kenaikan sebesar Rp303,97 miliar dari rancangan awal, baik di sisi pendapatan maupun belanja.
Meski demikian, secara keseluruhan, struktur R-APBD 2026 menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada P-APBD 2025, pendapatan daerah tercatat Rp12,546 triliun lebih, sementara belanja daerah mencapai Rp12,507 triliun lebih, dengan defisit sekitar Rp39,007 miliar.
Baca Juga: Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Unjuk Rasa ke DPRD SU, Desak Tutup PT TPL Sekarang Juga! Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan dalam KUA-PPAS 2026 ditetapkan sebesar Rp50 miliar, turun dibanding P-APBD 2025 yang mencapai Rp60,992 miliar lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap sama, yakni Rp50 miliar.
Zulkifli menyampaikan, kesepakatan KUA-PPAS ini memuat arah kebijakan pendapatan, pembiayaan, dan belanja daerah, termasuk rencana pemberian tambahan penghasilan bagi ASN. "Kebijakan ini menjadi dasar dalam penyusunan PPAS APBD 2026," ujarnya.