Medan(harianSIB.com)
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia mendorong optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dan informasi kewilayahan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih presisi dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.
Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan, yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Rabu (12/11/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto dan dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Dra Manna Wasalwa Lubis MAP, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, Kadis PMD Sumut Parlindungan Pane, serta perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
Dalam arahannya, Mayjen TNI Heri Wiranto menegaskan bahwa data kependudukan yang valid dan terintegrasi merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
Baca Juga: Rakor Dengan KPK, Wali Kota Tanjungbalai Tegaskan Komitmen Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Akuntabel "Data adalah kunci tata kelola pemerintahan yang efektif. Dengan data yang presisi, setiap program nasional maupun daerah akan lebih sinkron, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Inilah wujud nyata pemerintahan berbasis bukti," ujar Heri Wiranto.
Ia menambahkan, pemanfaatan data kependudukan lintas sektor akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang realistis, termasuk penanggulangan kemiskinan, penguatan stabilitas politik dan peningkatan ketahanan sosial di tingkat lokal.
Editor
: Robert Banjarnahor