Medan (harianSIB.com)
Kementerian Keuangan melalui perwakilan di Sumatera Utara memaparkan perkembangan pelaksanaan APBN hingga 31 Oktober 2025. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut yang juga Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah menyampaikan laporan itu bersama Kepala Kanwil DJPB Sumut Indra Soeparjanto, Kepala Kanwil DJBC Sumut Sugeng Apriyanto, Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra, dan Kepala Kanwil DJP Sumut II Anton Budhi Setiawan. Mereka menegaskan sinergi antarlembaga untuk memastikan pengelolaan APBN transparan dan berdampak bagi masyarakat.
Dalam siaran pers yang diterima Kamis (27/11/2025), realisasi belanja pemerintah pusat di Sumut mencapai Rp14,29 triliun. Belanja pegawai terealisasi Rp8,78 triliun atau 84,84% digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan kinerja, THP, dan gaji ke-13 ASN. Belanja barang sudah Rp4,48 triliun (61,34%) untuk program infrastruktur konektivitas, kesehatan dan JKN, pendidikan tinggi, layanan hukum, serta akses pangan berkualitas. Satuan kerja dengan realisasi tertinggi adalah Polri mencapai Rp735,85 miliar, disusul Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan. Belanja modal baru tercapai Rp977,20 miliar (32,58%) dengan kontribusi terbesar dari Kementerian PUPR sebesar Rp490,55 miliar untuk proyek jalan dan jembatan.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp35,28 triliun atau 81,55%, sedikit menurun dibanding periode sama tahun 2024 sebesar 83,84%. DAU menjadi komponen terbesar Rp23,39 triliun (88,29%). DAK non-fisik, antara lain untuk BOS dan BOK—mencapai Rp6,23 triliun (73,47%), Dana Desa Rp3,1 triliun (67,76%), DBH Rp1,88 triliun (70,87%), dan insentif fiskal Rp126,89 miliar (60,46%). DAK fisik terealisasi Rp552,61 miliar atau 64,86%.
Di sektor pembiayaan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Oktober 2025 mencapai Rp12,78 triliun untuk 215.481 debitur, atau sekitar 18,15% dari total UMKM di Sumut. Sektor pertanian menjadi penerima terbesar Rp6,2 triliun kepada 111.113 debitur, diikuti sektor perdagangan Rp4,51 triliun. Sektor pertambangan dan penggalian menjadi yang terendah hanya Rp2,25 miliar untuk 9 debitur. Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tersalur Rp711,98 miliar kepada 119.730 debitur, didominasi sektor perdagangan sebesar Rp695,39 miliar atau 97,67%.
Baca Juga: PTUN Medan Tolak Gugatan Eks Kades Paluh Kurau, Bupati Deliserdang Menang Total bantuan sosial pemerintah pusat untuk masyarakat Sumut mencapai Rp3,89 triliun dengan total penerima 5,87 juta orang. Program BPNT tersalur Rp2,35 triliun untuk 3.818.302 KPM. Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp1,49 triliun bagi 1.951.137 KPM, dan bantuan yatim piatu (YAPI) Rp56,87 miliar untuk 101.238 penerima.
Dari penerimaan negara, hingga awal Oktober 2025, penerimaan pajak di Sumut mencapai Rp17,7 triliun atau 54,46% dari target Rp32,57 triliun. Penerimaan bea dan cukai mencapai Rp2,99 triliun (131,45% target), dipengaruhi realisasi bea masuk Rp584,84 miliar dan cukai Rp1,95 triliun (436,02%) dari kenaikan ekspor turunan CPO. Sementara itu, penerimaan cukai hasil tembakau turun 32% dan cukai MMEA turun 9%.