Medan (harianSIB.com)
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Pusat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas kondisi lingkungan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (9/12/2025).
Rakor yang berlangsung di Jakarta ini dipimpin Ketua Pelaksana Satgas PKH, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, Febri Adriansyah, bersama Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon. Agenda utama rapat adalah penyampaian arahan atas hasil investigasi awal yang dilakukan tim Satgas PKH di tiga provinsi tersebut.
Dari Medan, Kajati Sumut Harli Siregar, Komandan Satgas PKH Mayjen TNI Dody Tri Winarto, para ketua tim investigasi, serta perwakilan 12 kementerian/lembaga mengikuti rakor melalui video conference dari lantai II Kejati Sumut di Jalan Jenderal Besar AH Nasution.
Dalam laporannya, Mayjen TNI Dody Tri Winarto memaparkan temuan awal investigasi lapangan yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan investigasi administratif. Temuan tersebut menjadi bagian dari arahan Presiden RI dalam menindaklanjuti dampak banjir bandang dan longsor yang diduga berkaitan dengan aktivitas ilegal di berbagai wilayah.
Baca Juga: PT Bank Sumut Perkuat Literasi Keuangan Generasi Muda Rakor ini bertujuan menginventarisasi seluruh temuan awal sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kemungkinan pelanggaran hukum atau tindak pidana yang menjadi penyebab bencana. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar tindakan represif terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
JAM Pidsus dan Kasum TNI meminta jajaran Satgas PKH bekerja maksimal dengan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta aparat penegak hukum. Tujuannya, mempercepat langkah strategis pencegahan kerusakan lingkungan maupun penindakan terhadap kegiatan ilegal.