Medan(harianSIB.com)
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Medan dinilai masih menyisakan tanda tanya. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Medan mengaku belum pernah dilibatkan dalam diskusi penyusunan Ranperda tersebut, meski menjadi salah satu pemangku kepentingan yang terdampak langsung, khususnya terkait rencana pelarangan iklan rokok dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Kota Medan, Ryalsyah Putra, menyampaikan, sektor reklame merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Menurutnya, kebijakan yang membatasi iklan rokok berpotensi memukul pelaku usaha periklanan.
"HIPMI sebenarnya optimistis sektor ekonomi kreatif bisa membantu pemerintah mencapai target PAD dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Medan. Namun, hal ini sangat bergantung pada regulasi, dukungan pemerintah daerah, serta pengembangan ekosistem lokal. Kami menangkap kekhawatiran nyata dari industri periklanan bahwa pelarangan iklan rokok dapat mematikan usaha," ujar Ryalsyah yang akrab disapa Ryal, sebagaimana rilis yang diterima harianSIB.com, Senin (15/12/2025).
Ryal menegaskan, selama ini pelaku usaha periklanan telah mematuhi aturan dan prinsip etika pariwara dalam menayangkan iklan produk tembakau. Regulasi yang berlaku, kata dia, sudah cukup ketat, mulai dari pembatasan waktu tayang, larangan menampilkan produk rokok secara langsung, hingga kewajiban mencantumkan informasi kesehatan.
Baca Juga: Pemko Medan–Pemkab Deliserdang Diminta Bangun Drainase Terintegrasi Atasi Banjir "Ketentuan yang ada seharusnya sudah cukup. Kami berharap jangan ditambah lagi dengan larangan reklame dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Ini akan semakin keras memukul sektor ekonomi kreatif," jelasnya.
Ia juga mengingatkan, iklan rokok selama ini memberikan kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi di sektor advertising. Jika larangan tersebut diberlakukan, para pelaku usaha berpotensi kehilangan klien dan pendapatan, bahkan menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).