Medan(harianSIB.com)
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumut H Aswin Parinduri menegaskan, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) melalui DPRD merupakan langkah konstitusional yang tidak mengurangi esensi demokrasi dan bisa menghemat atau menyelamatkan anggaran sebesar Rp3,43 triliun biaya Pilkada langsung di Sumut.
"Pilkada lewat DPRD selain menghemat anggaran, juga dinilai dapat memperbaiki kualitas demokrasi dan melahirkan pemimpin daerah yang lebih berintegritas serta berpikir jernih," jelas Aswin Parinduri kepada wartawan, Rabu (14/1/2026) di DPRD Sumut.
Menurut politisi Partai Golkar ini, kalau kembali pada nilai dasar Pancasila, khususnya sila keempat, jelas ditegaskan prinsip musyawarah untuk mufakat. Pemilihan melalui DPRD masih berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi, bukan demokrasi merampas hak rakyat.
Ditambahkan Aswin, pengalaman panjang demokrasi langsung di Indonesia menunjukkan banyak dinamika yang perlu dievaluasi. Biaya politik yang tinggi, polarisasi masyarakat, hingga konflik berkepanjangan pasca-pilkada menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan.
Baca Juga: DPRD SU Ingatkan Kapolres Karo Segera Tangkap Preman Pembakar Taman Hotel GM Panggabean "Pemilihan langsung sering kali menyisakan dendam politik di tengah masyarakat maupun di internal pemerintahan. Akibatnya, aparatur yang sebenarnya kompeten bisa tersingkir hanya karena perbedaan dukungan politik," katanya.
Aswin menegaskan, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak berarti menghapus demokrasi langsung secara keseluruhan. Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, begitu pula kepala desa. Sementara untuk kepala daerah tertentu, mekanisme perwakilan dinilai dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan kepemimpinan yang lebih stabil dan berkualitas.
Editor
: Wilfred Manullang