Medan(harianSIB.com)
Akademisi yang juga pengamat kebijakan publik, Shohibul Anshor Siregar mengatakan, fenomena mundurnya sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara beruntun, memang menjadi anomali dalam budaya birokrasi. Sebab, dari yang biasanya jabatan eselon II dikejar dan dipertahankan habis-habisan, di Sumatera Utara belakangan ini trennya justru berbalik.
Hal itu dikatakan Shohibul Anshor Siregar menjawab Jurnalis SIB News Network (SNN) di Medan, Kamis (12/2/2026).
"Secara administratif, mundurnya satu atau dua orang mungkin dianggap dinamika biasa. Namun, jika jumlahnya mencapai enam orang dalam waktu singkat, dan belum dapat diprediksi apakah masih akan ada yang menyusul ke depan, ini menjadi indicator tentang adanya yang harus ditelisik, setidaknya sumbatan komunikasi atau ketidakcocokan sistemik," kata dosen yang aktif mengajar di UMSU Medan itu.
Shohibul menduga, ada beberapa poin krusial sehingga fenomena ini perlu divalidasi. Pertama, standar vs realitas lapangan. "Jika alasannya adalah "standar tinggi" yang dipatok pimpinan (Gubsu), pertanyaannya adalah apakah standar tersebut realistis dengan dukungan anggaran dan regulasi yang ada? Tanpa sinkronisasi, standar tinggi hanya akan berubah menjadi tekanan psikologis," katanya.
Baca Juga: Lawan Hoaks, Pemkab Tapteng Paparkan Bantuan Dana Masuk dan Penyalurannya Kedua, kehilangan SDM berpengalaman. "Mereka (para OPD-red) lolos seleksi dan kalau tidak kompeten tidak akan diamanahi tugas itu. Mundurnya mereka berarti hilangnya institutional memory (pengalaman kolektif) yang penting bagi keberlanjutan program pembangunan," katanya.
Ketiga, efek domino pada pelayanan publik. Menurut Shohibul, birokrasi yang diisi Pelaksana Tugas (Plt) biasanya tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan strategis, sehingga bisa memperlambat serapan anggaran dan eksekusi program.
Editor
: Robert Banjarnahor