Medan (SIB)- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dianggap dapat memperoleh dukungan penuh dari masyarakat, bila komitmen mengusung kader yang bersih dari Narkoba dan tindak pidana seperti korupsi, menjadi calon kepala daerah. Hal itu disebutkan Pengamat Sosial USU Drs Wara Sinuhaji MHum ketika diwawancara melalui telepon seluler, Jumat (8/5) petang.
Dikatakan, keinginan DPP Partai Hanura membersihkan kadernya dari kaitan kasus pidana dan Narkoba, merupakan terobosan baru yang harus direalisasikan, tidak hanya menjadi komoditi politik mengambil simpati masyarakat. Untuk mencegah keterlibatan kader dengan Narkoba, Partai Hanura dapat melakukan tes urin terhadap kadernya ke dokter independen, untuk mendapatkan surat keterangan bebas Narkoba.
"Untuk mengetahui keterlibatan kadernya dalam kaitan hukum, Partai Hanura dapat melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Dari situ, dapat diperoleh keterangan dari kedua penegak hukum itu, apakah kader tersebut sudah bersih dari tindak pidana, khususnya korupsi," tegasnya.
Ditegaskan, terobosan baru yang dilakukan Hanura di dunia politik itu, selanjutnya dapat diikuti partai lainnya. Dengan demikian, partai politik akan berlomba-lomba agar terbebas dari isu korupsi dan Narkoba. Selain itu, bersih tindak pidana dan Narkoba juga harus diimplementasikan kepada kader yang menjalankan fungsi partai seperti di DPP, DPD, DPC, bahkan hingga satuan terkecil.
"Kalau memang sudah komit menjalankan partai yang bersih, Hanura berkewajiban mengeluarkan kader-kadernya yang terlibat tindak pidana dan Narkoba. Dengan begitu, masyarakat akan berlomba-lomba memberi dukungan dan simpati. Bahkan, masyarakat yang selama ini memberi dukungan kepada partai lain, akan memberi simpati dan dukungannya kepada Partai Hanura," jelasnya.
Diketahui, sebelum memutuskan nama calon kepala daerah, Partai Hanura akan mempersiapkan Musyawarah Daerah Daerah (Musda) terlebih dahulu untuk memilih ketua DPD Provinsi dan DPC kabupaten/kota.
"Momentum Musda harus digunakan dengan baik untuk memilih kader bersih yang bisa dipercaya ketika menjabat Ketua DPD dan DPC," ujar Ketua DPP Partai Hanura Sunardi Ayub, beberapa waktu lalu.
Diakui, dalam menentukan kader dengan elektabilitas dan aksetabilitas, DPP Partai Hanura terlebih dahulu akan melakukan survei, khususnya di internal partai yang selanjutnya menjadi indikator survei. Menurutnya, Hanura akan berhati-hati dalam memutuskan calon kepala daerah, dengan syarat bersih dan tidak pernah berbuat tercela.
"Sebagaimana diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi, yang dimaksud bersih dan tidak tercela adalah kader yang tidak dalam proses hukum atau menjadi tersangka. Dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, sebaiknya kader yang sudah tersangka tidak usah maju sebagai calon," tegasnya. (A19/f)