Medan (SIB)- SK Plt Ketua dan kepengurusan 33 DPD Golkar Kabupaten/Kota se - Sumut yang ditandatangani Ketua Umum Agung Laksono sudah rampung. Keterlambatan diakibatkan adanya satu - dua pengurus ragu - ragu bahkan terindikasi sebagai kader Golkar "ISIS" alias ikut sana dan ikut sini. “Dalam beberapa hari ini kebetulan koran kecintaan kita Sinar Indonesia Baru (SIB) berulang tahun ke 45, kita akan buat iklan besar ucapan selamat disertai nama - nama pengurus DPD Golkar Sumut dan kabupaten/kotaâ€, kata Leo Nababan.Meski kepengurusan Partai Golkar yang diakui pemerintah sesuai SK Menkum HAM adalah Golkar versi Munas Ancol, pihaknya kata Leo tetap akan merangkul seluruh kader dan tidak akan ada pecat - memecat. “Namun, kader - kader Partai Golkar yang tidak eksis apalagi tergolong ISIS akan dihabisi. Setelah penyerahan SK ini para ketua/pengurus 23 DPD Golkar di Sumut sudah bisa membuka penjaringan balon bupati dan wali kota untuk periode 2015 - 2020", tandas Leo di hadapan 33 pengurus DPD Golkar kab/kota se-Sumut di Medan Club, Jumat (8/5).Ir Leo yang didampingi Ketua Harian, Rajamin Sirait,SE, Sekretaris Erwin Soekarja dan Bendahara,Eka Adi Sucipto serta unsur pengurus lainnya mengatakan, dalam penjaringan balon bupati/wali kota di 23 daerah otonom di Sumut yang akan digelar pada 9 Desember 2015 terbuka untuk siapa saja. Boleh dari internal dan bisa dari eksternal.Yang penting sosoknya diutamakan yang elektabilitasnya tinggi termasuk integritas dan komitmennya membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Seandainya "perahu" Golkar kurang mencukupi untuk mengusung calon sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Pilkada dan Parpol, Golkar dianjurkan membangun koalisi dengan Parpol manapun."Tentunya, sebelum koalisi disepakati harus jelas siapa Balon bupati dan sebaliknya. Perlu disadari, uang mahar untuk perahu Golkar tidak ada. Tetapi cost politik pasti ada", imbuhnya.Di hadapan para pengurus Golkar maupun dalam konferensi persnya, Ir Leo Nababan yang lulusan Lemhanas itu berulangkali menegaskan, pemerintah sampai saat ini hanya mengakui Partai Golkar versi Agung Laksono karena sudah terbit SK Menkum HAM.Dengan dasar itulah Golkar membuka penjaringan balon untuk Pilkada serentak pada tahun 2015 di seluruh Indonesia termasuk di Sumut.Untuk Sumatera Utara, balon bupati/wali kota yang diusung Partai Golkar ditargetkan bisa menang sekitar 60 - 75 persen. “Kita optimis karena rekrutmen yang dilakukan Golkar secara transparan, akurat dan prioritas ranking serta berdasarkan lembaga survey kapabelâ€, kata dia. Terkait wacana Komisi II DPR mau merevisi UU Parpol dan Pilkada menurutnya hal itu sangat tidak relevan dan hanya ingin mangakomodir kepentingan pihak - pihak tertentu.PKPU sudah ada, Mendagri bahkan Presiden Jokowi secara tegas mengakui Golkar kubu Agung. “Lihat saja dalam Konferensi Asia Afrika yang dihadiri belasan presiden negara-negara Asia Afrika, yang diundang justru Agung Laksonoâ€, ucap Leo.Kepada wartawan, Leo menyebut, pengangkatan Plt ketua/pengurus Golkar Provinsi maupun Kabupaten /Kota karena kepengurusan yang ada selama ini sudah demisioner. Plt diangkat untuk melakukan konsolidasi dan mempersiapkan Musda dalam tahun 2015 sehingga lahir pengurus definitif untuk menjadi peserta Munas Golkar yang akan digelar pada tahun 2016 mendatang.(A30/c)