Medan (SIB)- Dua gelombang massa berunjuk rasa di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut Jalan T Cik Ditiro Medan Polonia, Selasa (19/5) menyoroti dugaan korupsi APBD 2014 di instansi tersebut. Massa tergabung dalam Forsu (Forum Rakyat Sumatera Utara) dan Garda Sumut (Gerakan Rakyat Daerah Sumatera Utara) meminta Kejatisu mengusut tuntas dugaan korupsi APBD 2014 di Disdik Sumut.Menurut Koordinator Aksi M Fajar Daulay, dugaan korupsi pengadaan alat peraga, alat bantu dan mebiler berupa meja dan kursi untuk beberapa SLB Kabupaten/Kota, yaitu SLBN Siborong-borong, SLBN Madina, SLBN Angkola Timur, SLBN Sergei, SLBN Binjai, SLBN Padang Sidempuan, UPT SLB-E Negeri Pembina Medan, SLBN Salak, SLBN Batubara, SLBN Paluta pada pekerjaan Pengadaan APBD TA 2014 oleh Dinas Pendidikan Sumut tidak sesuai spesifikasi dan diduga kuat menggunakan barang rekondisi (barang bekas).Dikatakan, sejumlah pengadaan yang diduga mark up adalah pengadaan alat peraga dan alat bantu Tunagrahita Sedang APBD 2014 senilai Rp 1.102.602.000,00 dimenangkan CV dengan penawaran Rp 1.062.167.000,00, pengadaan multi media interaktif untuk SLB APBD 2014 senilai Rp 1.904.000.000,00 dimenangkan CV PL dengan penawaran Rp 1.841.832.300,00, pengadaan peningkatan mutu pendidikan jasmani dan kesehatan untuk SLB APBD 2014 senilai Rp 632.500.000,00 dimenangkan CV Rizki Putra Jaya dengan penawaran senilai Rp 534.518.600,00, pengadaan alat peraga dab alat bantu Tuna Ganda untuk SLB APBD 2014 senilai Rp 435.186.00,00 dimenangkan CV Buana Soroa dengan penawaran senilai Rp 429.258.300,00 dan lain sebagainya.Usai menyampaikan tuntutannya kepala Bidang Dikmenti Disdik Sumut Drs Saut Aritonang MHum berjanji akan menyampaikan tuntutan pengunjuk rasa kepada atasannya sehingga masalahnya jelas dan tidak polemik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.Sementara belasan massa menamakan dirinya "Formalinsu" (Forum Mahasiswa Lintas Sumatera Utara) mendesak Kejari Medan segera menetapkan Kadisdik Sumut Drs Masri MSi sebagai penanggung jawab anggaran atas dugaan korupsi pengadaan mebiler di SMKN Binaan Pemrovsu senilai Rp 11 miliar lebih menjadi tersangka, karena diduga terlibat menggelapkan dana pengadaan tersebut.Koordinator Aksi Hasanul Arifin Rambe meminta Kejari Medan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan meubiler di SMKN Binaan Pemrovsu dan sebaiknya memeriksa Kadisdik Sumut maupun penanggung jawab anggaran secara maraton dan jangan hanya sebagai saksi saja dan harus transparan.Setelah membacakan tuntutannya, akhirnya massa bergerak meninggalkan kantor tersebut, karena tidak seorangpun pejabat menjumpai mereka, karena diperoleh informasi secara umum pejabat eselon III dan IV maupun staf sedang tugas luar atau monitoring dan evaluasi (MEL) pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) tingkat SD sederajat di 33 Kabupaten/Kota se-Sumut.Kadisdik Sumut Drs Masri MSi dan Sekretaris Dra Ernawati Hasibuan termasuk sejumlah pejabat teras lainnya ketika dikonfirmasi melalui telepon selular tidak aktif. (A 07/w)