Medan (SIB)- Pemko Medan dinilai masih belum maksimal untuk melakukan pembangunan, mulai dari perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Hal itu sesuai laporan hasil reses I Anggota DPRD Kota Medan tahun 2015 dan menjadi masukan bagi Pemko Medan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga tercipta pemerintah yang mampu memenuhi kepentingan masyarakat banyak.Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Medan F PDI Perjuangan dari Dapil IV Wong Chun Sen, ketika membacakan laporan reses mewakili Dapilnya, Selasa (26/5) di ruang paripurna DPRD Medan. Anggota DPRD Medan lainnya yang berasal dari Dapil IV adalah Anton Panggabean, SE, MSi (F-Demokrat), Paul Mei Anton Panggabean(F-PDIP), Ir Sahat Simbolon (F Gerindra), Modesta Marpaung (F-Golkar), Zulkarnaen Yusuf Nasution (F-PAN), Jumadi (F-PKS) dan Hj Hamida (F-PPP).Wong dalam laporannya menjelaskan, kegiatan reses perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk menampung saran, kritik dan masukan masukan dari masyarakat melalui komponen-komponen yang mengikuti kegiatan ini, yang selanjutnya menjadi media koreksi dan perubahan positif. Dia mencontohkan seperti yang ditujukan pada Dinas Bina Marga Kota Medan terhadap Jalan Aluminium Raya, tepatnya di dekat perkuburan muslim Jalan Perwira II yang hancur dan kalaupun ada perbaikan hanya sebagian dilakukan.Demikian halnya untuk Jalan Sei Kera Gang Bersama yang dipenuhi sampah agar dilakukan perbaikan dan pengorekan parit. Juga pada Jalan Aluminium Raya Gang Mesjid yang sudah tertutup tanah, sehingga ketika hujan air tidak mengalir.Sedangkan terkait BPJS, Pemko diminta agar mendata ulang penerimaan BPJS kesehatan yang ditanggung pemerintah yang berada di Kecamatan Medan Timur dan Medan Perjuangan serta Medan Tembung.Untuk Dinas Pertamanan, sebut Wong, dimohon agar dapat membuat taman kota dan fasilitas umum olahraga. Termasuk perbaikan lampu jalan di sekitar Jalan Perjuangan, sekitar kelurahan Sidorame Timur. Wong juga menyinggung berdirinya gudang-gudang liar di sekitar Jalan Perwira II yang sangat mengganggu masyarakat.Hal sama disampaikan Boydo HK Panjaitan yang membacakan laporan reses dari Dapil I bahwa Dinas Perkim dan Dinas Bina Marga harus saling korelasi terkait permohonan pengorekan parit yang banyak diadukan masyarakat khususnya untuk Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area dan Medan Denai.Di hadapan Sekda Kota Ir Syaiful Bahri, Boydo mengatakan, anggota DPRD Medan didapil tersebut juga menerima sejumlah pengaduan tetang upaya pemberantasan maraknya Narkoba yang sudah sampai ke kalangan pelajar.Dan yang tepenting lagi, sebutnya, agar Pemko menindak tegas indikasi suap dan sogokan, terkait pengurusan administrasi di kelurahan dan di kecamatan. Termasuk turut memperhatikan kinerja pegawai di kantor Lurah Tegal Sari II, yang didapati pegawainya istirahat sampai pukul 14.00 WIB, sehingga masyarakat tidak terlayani secara maksimal.Seusai pembacaan laporan reses oleh masing-masing Dapil dari Dapil I oleh Boydo, Dapil II dibacakan oleh Irsal Fikri, Dapil III dibacakan Herry Zulkarnain, Dapil IV oleh Wong Chun Sen dan Dapil V dibacakan Beston Sinaga. Wali Kota Medan yang diwakili Sekda Ir Syaiful Bahri mengatakan, berbagai hal yang belum terpenuhi, sesungguhnya bukanlah suatu kesengajaan atau kelalaian. Tapi akibat keterbatasan yang dimiliki antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu,perlu mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan kota yang semakin efektif, produktif dan terukur yang selalu bermuara kepada peningkatan kesejehteraan masyarakat secra berkelanjutan.Atas dasar itu juga, kata Sekda menegaskan, kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemko Medan agar mendalami secara seksama hasil-hasil reses yang disampaikan, guna dipaduserasikan dengan hasil-hasil Musrenbang, sekaligus menjadi masukan utama penyusunan prioritas program pembangunan kota pada masa mendatang.(A12/ r)