Medan(SIB)- Tahun 2014 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara sebesar 68,02 poin, kategori sedang, namun tercatat terendah keenam secara nasional setelah Maluku Utara (5), Papua Barat (4), Sumatera Barat (3), Nusa Tenggara Barat (2) dan paling rendah Papua. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Wien Koesdiatmono didampingi Kabid Statistik Sosial Ramlan kepada wartawan di kantornya Jalan Asrama Helvetia Medan, Kamis (13/8). Ia mengatakan, rendahnya indeks demokrasi di Sumut karena beberapa indikator seperti ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat turun dari 83,33 poin (2013) menjadi 66,67 poin tahun 2014. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi juga turun dari 56,67 poin (2013) jadi 43,33 poin (2014). Indikator inipun sebenarnya tahun lalu sudah tergolong buruk karena penilaian di bawah 80 baik, 60-80 sedang dan dibawah 60 buruk. Selain itu juga Perda yang merupakan inisiatif DPRD tahun 2014 juga masih sangat rendah, tergolong buruk yakni 42,56 poin meskipun sebenarnya sudah meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 15,38 poin. Kemudian,rekomendasi DPRD kepada eksekutif hanya 10,71 poin tahun 2014, rendah sekali dibanding tahun 2013 sebesar 14,29 poin.Keputusan hakim yang kontroversial,kata Wien juga turun dari 100 poin tahun 2013 menjadi 25 poin tahun 2014. "Beberapa indikator itu yang menjadikan Indeks Demokrasi di Sumut masih rendah secara nasional atau berada di urutan terendah," sebut Ramlan.Ia menyebutkan indeks demokrasi di Sumut 68,02 poin itu memang naik 9,22 poin dibanding tahun 2013 sebesar 58,80 poin. "Meski keenam terendah nasional, namun indeks demokrasi di Sumut sudah kategori sedang. Berarti ada peningkatan dibanding tahun lalu kategori buruk," jelas Ramlan.Tingkat demokrasi di Sumatera Utara, tambahnya, berdasarkan penghitungan indeks sejak tahun 2009 hingga 2014 yang sedikit cenderung untuk menaik. Hal ini menunjukkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembagan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi,karena IDI disusun berdasarkan evidence based(kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.Menurutnya, kenaikan angka indeks dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni kebebasan sipil (civil liberty) naik 6,21 poin dari 73,65 pada 2013 menjadi 79,86 poin pada tahun 2014.Hak-hak politik (Political Rights) mengalami kenaikan tertinggi sebesar 12,47 poin dari 49,50 tahun 2013 menjadi 61,97 pada tahun 2014 dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) naik sebesar 7,85 poin dari 54,90 pada tahun 2013 menjadi 62,75 pada 2014.Dipaparkan bahwa secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan empat sumber data berupa review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub dan sebagainya), Focus Group Discussion (FGD) dan wawancana mendalam (indepth interview).Hasil IDI Sumut ini akan diserahkan ke Pemda dan wisata terkait lainnya agar dapat dijadikan solusi terbaik untuk menjadikan demokrasi di Sumut lebih baik lagi. (A2/k)