Medan (SIB)- Pidato presiden menyambut HUT ke-70 RI diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh Bangsa Indonesia termasuk di Sumatera Utara. Untuk mengatasi persoalan dan menghadapi berbagai tantangan dibutuhkan persatuan sehingga bangsa Indonesia khususnya warga Sumut tetap menjadi bangsa yang bermartabat.Demikian dikatakan Plt Gubsu Ir H Tengku Erry Nuradi MSi ketika diwawancarai usai mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo yang disiarkan secara langsung oleh TVRI bersama SKPD dan anggota DPRDSU di ruang Ruang Sidang Paripurna Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (14/8).Ia mengimbau agar semua masyarakat Sumut berkontribusi dan bekerja keras tanpa pamrih melaksanakan tugas-tugas sesuai profesi dan fungsi masing-masing untuk menuju bangsa yang bermartabat, baik di pemerintahan, akademisi, pengusaha, media atau lainnya.Menurutnya, dengan didasari kerja keras dan ketulusan oleh masing-masing profesi maka dengan sendirinya cita-cita para pendiri bangsa akan terpenuhi. Oleh karena itu tentu yang perlu dipersiapkan oleh seluruh lapisan masyarakat yakni pembekalan terhadap sumber daya manusia (SDM).Ia mengakui pendidikan di Sumut masih dalam kategori rendah dan jauh masih dari yang diharapkan termasuk di level sarjana baik S2 dan S3, sehingga masih perlu ditingkatkan.Apalagi akhir tahun tahun ini Indonesia akan menjadi salah satu negara yang terlibat menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tentunya SDM Bangsa Indonesia khususnya warga Sumut harus lebih dipicu sehingga memiliki bekal atau pertahanan yang kuat dalam menghadapi persaingan yang akan datang di sekawasan ASEAN.Bangsa yang BermartabatFraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menilai, Presiden Jokowi mengajak seluruh elemen masyarakat di Indonesia untuk bersatu menuju bangsa yang bermartabat. "Persoalan akan diselesaikan bersama-sama untuk membangun kemajuan bangsa," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Budiman Nadapdap SE kepada SIB usai mendengar pidato Presiden Jokowi melalui layar kaca, Jumat (14/8).Budiman sangat optimis pidato presiden tersebut akan terwujud sesuai dengan waktunya. "Pak Jokowi menyampaikan pidatonya sangat sederhana, gampang dicerna masyarakat luas dan tidak terlalu muluk-muluk. Artinya memberi kepada masyarakat luas harapan yang manis," ujarnya.Sementara, anggota dewan Sutrisno Pangaribuan mengatakan presiden menunjukkan komitmen ingin menjadikan pengadilan sebagai tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. "Presiden pasti mensinyalir banyak persoalan pada penegakan hukum," katanya.Menurut Pangaribuan, warga negara manapun itu mencari keadilan di tempat pengadilan tinggi. Namun hakim pengadilan tinggi tersangka kasus hukum, kemana lagi mencari keadilan. Selain itu, bangsa ini masih menghadapi banyak persoalan.Diusia Indonesia ke-70 tahun, ia meminta dinamika Pilkada serentak segera dituntaskan. "DPR periode lalu memutuskan Pilkada itu dipilih lewat DPRD. Sedangkan SBY sebagai Presiden mengeluarkan Perpu yang diwariskan kepada pemerintah baru. Kemudian disepakati Perpu akan dijadikan UU Pemilu dengan memasukkan Pemilukada secara langsung," tuturnya.Menurut anggota Komisi A DPRD Sumut ini, UU nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilukada diubah menjadi UU nomor 8 tahun 2015. "Ini yang membuat berkepanjangan, sampai akhirnya ditemukan ada empat calon tunggal. Dengan situasi ini presiden dipaksa mengeluarkan Perpu, udah tak benar itu," katanya.Sutrisno sangat setuju, presiden jangan mengeluarkan Perpu. "Silahkan saja diundur sampai tahun 2017,†katanya.Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut juga meminta presiden konsisten mendukung KPK dalam membongkar kasus-kasus korupsi seperti yang sedang dijalankan sekarang. (A18/A21/ r)