Medan (SIB)- Kalangan DPRD Medan mengaku kecewa atas nota jawaban Plh Wali Kota Medan atas pemandangan umum DPRD Medan tentang perubahan APBD Pemko Medan Tahun 2015 pada sidang paripurna dewan, Selasa (18/8). Mereka menilai jawaban Wali Kota Medan klasik dan normatif bahkan akal akalan. Penilaian itu disampaikan juru bicara anggota DPRD Medan Fraksi Demokrat Parlaungan Simangunsong ST usai mendengar jawaban Wali Kota Medan.“Jawaban wali kota sangat normatir, tidak memberikan jawaban secara jelas bahkan mengambang dan asal asalan,†ujar Parlaungan. Demokrat mempertanyakan parameter yang digunakan Pemko Medan menentukan jumlah dan sasaran penerima bantuan hibah yang melonjak dua kali lipat dari tahun yang lalu. Dimana setelah perubahan sebesar Rp 120 miliar, Sedangkan tahun lalu hanya 69 miliar dan terealisasi hanya Rp 35 miliar.Begitu juga masalah retribusi parkir tepi jalan dan pajak parkir yang dinilai mengalamai kebocoran cukup tinggi, dinilai tidak ditanggapi serius oleh Pemko Medan. Sama halnya dengan kebocoran PAD dari retribusi-retribusi lainnya, jawabannya sangat klasik, akan diambil tindakan. “Jawaban seperti itu tidak menentukan sikap tegas, seharusnya langsung mengambil tindakan tegas, karena sifatnya urgen,†tambah Parlaungan.Tanggapan kritis juga disampaikan juru bicara Fraksi Persatuan Nasional (Panas) Ir Maruli Tua Tarigan, menurutnya jawaban Wali Kota Medan terkait pemandangan umum yang disampaikan DPRD Medan tidak mendapat respon positif. Seharusnya kata Maruli, Pemko Medan memberikan jawaban yang dapat diterima akal sehat dan memberikan jaminan yang pasti. “Kami memberikan kritik dan murni untuk memperbaiki dan mencari solusi yang terbaik,†sambung Maruli.Dia menilai, Pemko Medan selalu lempar tanggungjawab. Seharusnya perlu dilakukan evaluasi besar besaran secara bersama sama antara eksekutif dan legislatif terhadap SKPD di jajaran Pemko Medan. “Jika karena minimnya SDM atau kelalaian kerja kepala dinas harus dievaluasi dengan benar. Kita tidak setuju jika nantinya pada akhir tahun terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) karena lemahnya kinerja SKPDâ€, ujarnya.(A12/ r)