Medan (SIB)- Proses tender Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Dapur dan Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Medan tahun anggaran 2015 terkesan tidak transparan dan penetapan pemenang tender diduga direkayasa, karena diketahui tanpa panitia tender.Hal itu dikatakan sejumlah peserta tender kepada SIB di Medan, Kamis (20/8) terkait proses tender dan penetapan pemenang Pokja ULP jasa konsultansi pengawasan pembangunan dapur dan bimbingan kerja Lapas Klas I Medan.Menurut mereka, proses tender dinilai tidak transparan, karena pemenang lelang berdasarkan seleksi sederhana dengan metode pascakualifikasi, dimana nilai HPS Rp 152.500.000 bersumber dari dana APBN P tahun anggaran 2015 denga DIPA: Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan menetapkan pemenang adalah PT Arangsibu Raya Consultant beralamat di Jalan Sepakat Kompl Taman Ubud Blok B-2 No 1 Medan dengan harga penawaran Rp 149.765.000 dan harga terkoreksi Rp 151.960.000 serta hasil evaluasi teknis 82,38.Selanjutnya, pemenang cadangan I adalah PT Santo Putra Anugrah beralamat di Jalan Jangka No 46 Medan dengan harga penawaran Rp 141.817.000 dan harga terkoreksi Rp 142.807.000 serta hasil evaluasi teknis 79,67. Sementara pemenang cadangan II CV Presisi Tama beralamat di Jalan HM Joni Gg Roma No 141 Medan dengan harga penawaran Rp 143.550.000 dan harga terkoreksi Rp 143.550.000 serta hasil evaluasi teknis 77,93.Disebut-sebut dari mulai proses pendaftaran, pascakualifikasi hingga penetapan atau pengumuman pemenang panitia tender atau panitia lelang tidak terbentuk sehingga puluhan peserta dari berbagai perusahaan mempertanyakan keabsahan pemenang tender tersebut.Katanya, setiap surat menyurat yang diterima para peserta tender atau lelang berupa pengumuman tender, pascakualifikasi, penetapan pemenang, masa sanggah dan undangan klarifikasi selalu Dto alias kosong tanda tangan dan tanpa nama, baik ketua, sekretaris maupun anggota sehingga patut dipertanyakan.Sementara Kalapas Klas I Medan Lilik ketika dikonfirmasi melalui telepon selular membantah proses tender atau pelelangan Pokja ULP jasa konsultansi pengawasan pembangunan gedung dapur dan bimbingan kerja Lapas Klas I Medan tidak transparan dan memastikan adanya panitia bahkan pihaknya telah melimpahkan kewenangan lelang kepada PPK dan sesuai informasi pihak panitia seluruh proses pelelangan terdokumen dan terbuka. Kendati demikian, lanjutnya, pihak panitia akan segera melakukan richek dan mengevaluasi kebenaran informasi dimaksud. (A07/c)