Medan (SIB)- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengadakan diskusi melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi Yudisial (KY) RI Sumut, LBH Trisula, dan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan serta wartawan dalam rangka memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kantor LBH Medan Jalan Hindu Medan, Jumat (21/8).Dikatakan Syah Rijal Munte SH selaku Koordinator Komisi Yudisial RI Sumut yang menjadi pembicara dan moderator belakangan ini fungsi pengadilan sebagai lembaga peradilan sudah mulai tidak sesuai dengan tupoksinya. Terkhusus personel hakim agar selayaknya bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga tetap dapat menjaga kehormatan Profesi hakim.Sementara perwakilan PKPA Ranap Sitanggang mengatakan, saat ini hakim sudah mulai jauh dalam melaksanakan profesinya secara profesional dan tidak berdasarkan kode etik hakim. disebutnya jika hakim telah melaksanakan tugasnya dengan prosedur hukum yang benar maka masyarakat tidak akan berpersepsi negatif terhadap hakim termasuk merendahkan kehormatan hakim sehingga masyarakat pesimis dengan kinerja hakim yang mengakibatkan terjadinya perlawanan dari masyarakat itu sendiri.Selain itu menurut M, Ali Nafiah dari LBH Medan, salah satu faktor yang membuat kehormatan dan kewibawaan hakim tercoreng juga akibat ketidak profesionalan penyidik dalam bertindak, dan adanya indikasi oknum jaksa bermain dalam suatu perkara yamg membuat buruk citra peradilan yang berimbas rusaknya citra hakim di masyarakat.Forum diskusi tersebut upaya yang ditempuh dalam memperbaiki citra peradilan yakni, LBH akan turut serta dalam upaya penegakan hukum. Diberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bagaimana cara menghadapi dunia peradilan, serta diharapkan KY lebih mengawasi kinerja hakim agar dalam persidangan hakim tidak bertindak sewenang-wenang atau menunjukkan arogansi.Kemudian, mata kuliah di perguruan tinggi mengenai etika profesi hukum harus lebih diperluas dan diperdalam materinya, terkhusus mengenai etika profesi hakim dengan melibatkan langsung mahasiswa dalam melakukan pemantauan terhadap hakim di pengadilan dan diadakan koordinasi antara KY dengan MA untuk lebih fokus dalam mengawasi perkara besar yang sedang ditangani hakim agar dapat mencegah terjadinya intimidasi dalam penanganan perkara tersebut. (DIK-AB/k)