Sergai (SIB)- Karena Plt Bupati Serdangbedagai (Sergai) belum ditetapkan Mendagri, DPRD Sergai tidak keberatan melakukan pembahasan Ranperda PAPBD TA 2015 untuk ditetapkan menjadi Perda, agar pembangunan di daerah ini tidak terkendala.“Pengajuan Ranperda tentang P APBD Sergai 2015 sudah pada tahap jawaban pemerintah. Kemudian, oleh dewan dilakukan pembahasan, dilanjutkan Rapat Banmus dan laporan Banggar hingga akhirnya nanti pada tahap jawaban fraksi-fraksi,†tegas ketua DPRD Sergai H Syahlan Siregar ST kepada SIB, Minggu (23/8) saat dihubungi lewat ponselnya.Belum ditetapkannya Plt Bupati Sergai hingga saat ini, lanjutnya, jangan menjadi alasan bagi pihak legislatif dan eksekutif untuk tidak menjalankan tugas-tugasnya, terutama yang menyangkut kepentingan rakyat. Berbagai program pemerintah, terlebih kemasyarakatan harus terus berjalan karena tidak bisa ditunda-tunda.Sebagaimana isi telegram Mendagri kepada Plh, jelasnya, dimintakan agar menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sampai batas waktu ada pejabat bupati yang dihunjuk. Penyampaian nota pengantar R PAPBD 2015 ini, menurutnya, adalah merupakan bagian dari tugas pemerintahan. “Jadi, tidak ada keraguan bagi kita membahas R PAPBD 2015 yang diajukan Plh Bupati Sergai untuk segera ditetapkan menjadi perda,†ujarnya.Sementara, tokoh pemuda Sergai Joni Panjaitan, Budi Wijaya, R Sidabutar didampingi warga Sergai lainnya menyampaikan harapannya agar Plh Bupati Drs H Haris Fadillah MSi ditetapkan menjadi Pj Bupati. Mengingat sosoknya yang cukup berpengalaman dan benar-benar memahami kondisi di tanah bertuah negeri beradat ini. Kemudian, dalam kepemimpinannya diyakini mampu bersikap netral dalam menghadapi Pilkada Sergai Desember mendatang.Menanggapi hal tersebut, Plh Bupati Sergai Drs H Haris Fadillah MSi mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah atasan. “Kalau amanah sebagai pejabat diberikan, kita siap melaksanakan tugas secara maksimal,†ujarnya, sembari menambahkan dirinya tetap melakukan konsultasi dengan Plt Gubsu terlebih dalam mengambil kebijakan yang bersifat strategis. (A-26/d)