Medan (SIB)- Plt Gubsu HT Erry Nuradi MSi mengimbau, agar penyelenggara Pemilu di Sumut tetap semangat menjalankan tugas dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, pada 9 Desember 2015, sehingga tercipta suasana yang aman dan kondusif.Hal tersebut terungkap saat Plt Gubsu menerima audiensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Jumat (28/8). Hadir di antaranya Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan SH, anggota Hardi Munthe SH, Kepala Sekretariat Iwan Tero, Kasubbag TP3 Fahru Roni Hasibuan dan Erwin Arisandy.Dalam kesempatan itu, Erry Nuradi juga mengimbau perangkat Bawaslu khususnya Panwaslu di daerah, agar mempunyai integritas terutama pada pasangan incumbent. "Panwaslu yang ada di lingkungan incumbent tentunya banyak tekanan, oleh kerenanya harus punya integritas. Aturan itu harus ditegakkan," kata Plt Gubsu.Dia mengajak semua pihak menyukseskan agenda nasional Pilkada Serentak, 9 Desember mendatang. "Ini harus berjalan dan mari kita sukseskan," ujarnya.Dia mengakui, meski banyak kendala, namun Bawaslu diharapkan dapat menegakkan peraturan yang seadil-adilnya. Bawaslu melalui Panwaslu di seluruh daerah di Sumut harus tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam hal ini kepolisian, untuk menjaga keamanan dari kemungkinan kekacauan yang akan terjadi. Plt Gubsu juga mengharapkan, jika Bawaslu menemukan pelanggaran, khususnya pada calon incumbent, untuk segera melaporkannya kepada provinsi, agar diambil sikap dengan memberikan peringatan kepada calon incumbent tersebut. Pemprov Sumut, katanya, berkomitmen agar pesta rakyat yang akan berlangsung serentak di 23 Kabupaten/Kota di Sumut dapat berjalan aman dan kondusif. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Syafrida R Rasahan SH berniat mengundang Pemprov untuk dapat menghadiri pertemuan Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan 9 September 2015. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Kota Siantar dengan mengundang 23 kabupaten/kota yang ada di Sumut. Syafrida mengharapkan, sosialisasi ini dilakukan untuk mencari solusi dalam mengatasi persoalan-persoalan terkait Pilkada. Karena sesuai dengan undang-undang Bawaslu diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara calon peserta dengan KPU, peserta dengan peserta dan peserta dengan KPU. (A14/f)