Medan (SIB)- Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan Drs Hendrik Halomoan Sitompul, meminta aparat dan instansi terkait segera memberantas mafia yang bermain di Pelabuhan Belawan yang membuat proses bongkar muat (dwelling time) memakan waktu lama. Disinyalir ada mafia yang bermain dalam proses bongkar muat container mengakibatkan hight cost (biaya tinggi) akibat praktik-praktik pungli.Menurutnya, ada sejumlah cara mengatasi permasalahan lambatnya proses bongkar muat di Pelabuhan Belawan, yakni dengan membuat jalur hijau dan merah untuk mempercepat proses pemeriksaan administrasi para importir. Jika jalur hijau itu artinya para importir terpercaya, tidak aneh-aneh. Sedangkan jalur merah adalah jalur yang sering diperiksa dan jadi ajang permainan para oknum. “Kami akan meminta supaya yang masuk jalur hijau lebih banyak," ucapnya kepada wartawan, Kamis(27/8).Menurutnya dari hasil pengaduan masyarakat khususnya pengguna pelabuhan, pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan Belawan terlalu lama. Itu tentu menyebabkan tingginya biaya logistik yang langsung berdampak pada daya saing Indonesia. "Pungutan resmi saja sudah memberatkan pengguna jasa di Pelabuhan Belawan itu, apalagi ada pungutanpungutan yang tidak resmi yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ini yang menjadi persoalan serius," tegasnya.Dari informasi yang diperoleh, juga ada menemukan dugaan tindak pidana khususnya di Belawan, di antaranya dugaan pidana penyelundupan, pemalsuan dokumen dan korupsi/kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara. Terkait kasus itu, Komisi A akan meninjau secara langsung ke Pelabuhan Belawan.Menurut Hendrik, masalah-masalah lain yang dilaporkan di antaranya kenaikan tarif pengguna jasa pelabuhan, kuÂrang baiknya infrastruktur di pelabuhan, pungutan liar di pelabuhan, terlambatnya pelayanan operator pelabuhan, dugaan masuknya barang impor ilegal, tidak tersedianya Echo Xray.Harus tersedia jalur kereta api hingga ke pelabuhan sehingga pendistribusian kontainer ke daerah lain lebih cepat. Hal ini juga untuk mengurangi kemacatan jalur truk kontainer di Belawan."Kami akan minta stakeholder terkait agar jalur kereta langsung uploading dan unloading agar beban kemacetan berkurang," tambahnya.Selain itu, Tempat PemeÂriksaan Fisik Terpadu (TPÂFT) di Belawan harus dikelola PT Pelindo I. Jangan kerja sama dengan pihak lain, untuk menghindari biaya tinggi, pengawasan masuk dan keluar kontainer dan mafia pelabuhan di Belawan.Saat ini sistem informasi penyimpanan kontainer di Pelabuhan Belawan sengaja dipersulit yang akan dimanfaatkan para oknum untuk meminta uang kepada pengusaha."Di luar negeri tidak sulit mencari kontainer, di Belawan sistem ICT-nya (informasi letak kontainer) tidak canggih, jadi jika pengusaha mencari kontainer harus bayar. Kami sinyalir ada mafia yang bermain di sini," tegasnya. Langkah utama yang harus dilakukan, lanjutnya, instansi terkait harus membasmi para mafia yang bermain di Pelabuhan Belawan tanpa pandang bulu dan kepentingan. (A12/k)