Medan (SIB)- Kalangan satpam dan cleaning service di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut mempertanyakan honor selama dua bulan terhitung Juli-Agustus 2015 hingga kini belum dicairkan.Hal itu dikatakan sejumlah perwakilan satpam dan cleaning service yang tidak mau ditulis namanya kepada SIB di Medan, Kamis (10/9) menyoal belum cairnya honor selama 2 bulan. Menurut mereka, belum cairnya honor dimaksud diduga, karena anggaran tidak ada alias kas kosong. Kondisi serupa juga pernah terjadi pada tahun lalu, dimana beberapa bulan satpam dan cleaning service tidak menerima honor akibat ketiadaan anggaran dan sempat meresahkan para pegawai honor.Mencermati hal ini, segenap satpam dan cleaning service mendesak Kadisdik Sumut Drs Masri MSi agar lebih serius memperhatikan kesejahteraan petugas keamanan maupun petugas kebersihan di kantornya dan tidak pilih kasih atau diskriminasi dengan pegawai tetap yang menerima gaji setiap bulan.Secara terpisah sejumlah pegawai juga mempertanyakan beberapa kegiatan di Disdik Sumut dibatalkan. Sejumlah kegiatan yang dibatalkan, yakni Festival Lomba Seni Siswa (FLSS) tingkat SD se-Sumut akibat dana bersumber dari APBD Pemprovsu tidak dicairkan. Padahal para peserta merupakan juara terbaik dari masing-masing kabupaten/kota dan gagal mengikuti FLSS tingkat nasional di Palembang."Pemkab/Pemko se-Sumut telah menganggarkan dana APBD kepada Dinas Pendidikan setempat menyelenggarakan Festival Lomba Seni Siswa se-Kabupaten/Kota di daerah masing-masing, beberapa waktu lalu," tegasnya.Kadisdik Sumut Drs Masri MSi ketika dikonfirmasi seputar permasalahan di atas sedang tugas luar di Jakarta. Sementara Sekretaris Dra Ernawati Hasibuan saat dihubungi menjelaskan, pihaknya sudah lama mengajukan proses pencairan honor tersebut dan saat ini masih menunggu surat persetujuan dana (SPD) dari Biro Keuangan Pemprovsu. "Diperkirakan minggu depan honor dua bulan satpam dan cleaning service Disdik Sumut akan dicairkan," jelasnya. Menyinggung masalah kegiatan yang dibatalkan, katanya, sebagian kegiatan di Dinas Pendidikan Sumut harus dibatalkan, karena anggarannya bersumber dari APBD Sumut dirasionalisasi (dipotong) sehingga beberapa program pendidikan sudah dijadwalkan tertunda. (A07/f)