Medan (SIB)- Puluhan orang mengatas namakan Forsu (Forum Rakyat Sumatera Utara), Lempar (Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat) dan Garda Sumut (Gerakan Rakyat Daerah Sumatera Utara) kembali mendatang Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut di Jalan T Cik Ditiro Medan Polonia, Selasa (15/9) meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan kasus korupsi pengadaan alat peraga, alat bantu dan meubileur untuk beberapa SLBN Kabupaten/Kota se-Sumut senilai Rp 18 miliar lebih.M Fajar Daulay selaku koordinator didampingi Y Husein dan M Affandi Ginting menegaskan, pengadaan alat peraga, alat bantu dan meubileur TA 2014 senilai Rp 30 miliar lebih diperuntukkan bagi SLBN Siborong-borong, SLBN Madina, SLBN Angkola Timur, SLBN Sergei, SLBN Binjai, SLBN Padang Sidempuan, UPT SLB-E Negeri Pembina Medan, SLBN Salak-Pakpak Barat, SLBN Batubara dan SLBN Paluta.Atas dugaan korupsi tersebut, pihaknya meminta kepada Kejatisu agar segera menindak lanjuti hasil audit BPK yang merugikan keuangan daerah. Kejatisu diminta lebih jujur memeriksa dugaan korupsi dan memeriksa Kadis Pendidikan Sumut Drs Masri MSi.Plt Gubsu Ir HT Erry Nuradi MSi diimbau segera mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan Sumut, meminta BPK mengaudit harta kekayaan Kadis Pendidikan Sumut, meminta para anggota DPRD Sumut agar lebih proaktif mengawasi proses hukum terhadap penyelewengan anggaran Negara dan mengawal proses hukum terhadap hasil audit BPK yang merugikan keuangan Negara.Usai menyampaikan tuntutannya, Kadis Pendidikan Sumut diwakili Kasi SMK Bidang Dikmenti (Pendidikan Menengah dan Tinggi) Sagino MPd mengatakan, dugaan korupsi dimaksud telah ditangani aparat hukum dan siapa tersangkanya masih menunggu hasil penetapan dari penegak hukum."Para pengunjuk rasa sebaiknya mengawasi saja proses hukum dan jangan sekedar menggelar aksi unjuk rasa untuk kepentingan tertentu," harapnya. (A 07/c)