Sergai (SIB)- Ratusan buruh yang tergabung dalam Gabungan Pekerja Buruh Sumatera Utara Melawan (GAPBSUM) menggelar aksi damai menolak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Jumat (27/11).Koordinator aksi Roni Ramdani dari SBSI 1992, Darius dari K SPSI, Sarum dari Kahut K SPSI dan Baginda Harahap dari SBMI. Dalam orasinya buruh menilai PP 78 2015 selain merugikan kaum buruh juga bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 2 serta UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 88, 89 dan 98.Mereka mendesak agar Presiden Joko widodo menolak peraturan tersebut. "PP 78 tidak ada mengatur secara tegas terkait sanksi pidana terhadap pengusaha yang melanggar pembayaran upah tidak sesuai pengupahan, diperparah peninjauan KHL selama 5 tahun sekali, sehingga dipastikan upah buruh di Indonesia kedepan akan menganut upah murah dan buruh termiskin sepanjang masa", teriak Roni Ramdani.Selain itu lanjut para buruh, PP 78 menghilangkan upah sektoral, karena upah sektoral dibahas bipartit antara serikat pekerja (buruh) dengan asosiasi pengusaha serta menghilangkan upah bagi pimpinan serikat pekerja (buruh) ketika mengikuti kegiatan organisasi.Usai menyampaikan orasinya, Koordinator aksi menyerahkan petisi pekerja yang ditujukan kepada Presiden Jokowi kepada Pemkab Sergai diterima Asisten I, Drs Ramses Tambunan yang berjanji akan langsung mengirimkan petisi tersebut ke pemerintah pusat. Kemudian langsung membubarkan diri. Aksi damai tesebut mendapat pengawalan ketat dari personil Polres Sergai dan Sat Pol PP Pemkab Sergai. (A-26/AM/h)