Medan (SIB)- Menjelang Pilkada, 9 Desember 2015 Pemprovsu menggelar rapat koordinasi persiapan akhir pelaksanaan pemungutan suara Pilkada, Jumat (4/12) di Kantor Gubsu dipimpin Plt Gubsu HT Erry Nuradi dihadiri bupati/wali kota, KPU dan Panwaslu dari 23 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serantak di Sumut, Sekda Provsu Hasban Ritonga, anggota KPU dan Bawaslu Provinsi serta unsur Forkominda, Polda Sumut dan Kodam I/BB.Plt Gubsu dalam sambutannya mengharapkan dengan rapat koordinasi yang dilaksanakan dapat ditemukan solusi dari kendala-kendala dan permasalahan yang ada terkait persiapan Pilkada. "Diharapkan semua pihak siap melaksanakan tugas masing-masing dan wujudkan pemilukada yang damai di Sumut," ujar Plt Gubsu.Informasi yang diperoleh desk Pilkada provinsi Sumatera Utara dan rilis dari Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat kendala yang berkaitan dengan pencairan anggaran untuk kebutuhan KPU dan panitia pengawasan pemilihan di beberapa daerah di Sumatera Utara.Plt Gubsu menyadari bahwa pembiayaan pemilihan kepala daerah adalah kewajiban masing-masing kepala daerah dan jumlah nominalnya relatif besar, oleh karenanya perlu kecermatan semua pihak. "Diharapkan apa yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan penyelenggara dapat direalisasikan dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Plt Gubsu.Plt Gubsu pada kesempatan tersebut juga mengharapkan dengan Rakor Persiapan Akhir Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada 23 kabupaten/kota akan diperoleh informasi guna dapat memetakan potensi permasalahan di masing-masing daerah.Apalagi menjadi fokus nasional, karena Sumatera Utara terbanyak kabupaten/kota yang akan mengadakan Pilkada.Menurut Plt Gubsu, sepanjang pengalaman pemilihan umum bahwa potensi permasalahan sangat rentan dalam pemilu kepala daerah jika dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan lainnya. Hal ini disebabkan antara lain, karena kedekatan sosiologis dan kultur antara calon dan pendukung yang berpotensi menimbulkan gesekan di lingkungan masyarakat.Karenanya, kata dia, diharapkan kendala teknis tidak menambah persoalan yang dapat memicu ketidakpuasan. Oleh karenanya antisipasi dari semua pihak sangat diharapkan. "Jangan sampai tatanan sosial yang telah terbina terganggu karena Pilkada yang bermasalah," sebut Plt Gubsu.Plt Gubsu berpesan kepada agar libur nasional pada 9 Desember 2015 dapat dipublikasi dan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat benar memperoleh informasi terkait hari libur pada pesta demokrasi tersebut. (A14/y)