Mampukah pers di Sumatera Utara tampil sehat membantu rakyat pemilih menggunakan kedaulatannya agar dapat memilih caleg, capres dan cawapres yang benar-benar akan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak? Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu terlebih dahulu diketahui paling tidak lima hal yakni tentang apa yang diharapkan publik terhadap pers dan apa keterangan atau jawaban terhadap empat kata kunci pertanyaan manajemen (four key questions of management) terkait Pemilu 2014? Ke-1, apa tujuan nasional kita, yang mestinya juga menjadi tujuan legislator, presiden dan wapres hasil Pemilu 2014? Ke-2, bagaimana gambaran keadaan Indonesia? Ke-3, apa permasalahan yang dihadapi? Ke-4, apa langkah-langkah yang harus diambil agar pers sehat yang independen dapat membantu tegaknya kedaulatan rakyat sehingga legislator, presiden dan wapres yang terpilih tidak salah pilih?Pertama, apa yang diharapkan rakyat pemilik kedaulatan terhadap pers terkait Pemilu? Dalam paham demokrasi yang berdaulatan rakyat dan kebebasan pers, peran pers adalah mengupayakan tersedianya informasi seutuhnya yang diperlukan pemilih (well informed voters) tentang keunggulan dan keburukan para kontestan-caleg DPR, DPD, DPRD, capres dan cawapres. Untuk mewujudkan hal itu, pers dilarang melakukan negative campaign berkategori kampanye hitam karena kampanye seperti itu berbahan keterangan dusta, bohong, fitnah, dan beritikad buruk. Pelanggaran seperti itu tidak hanya melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ), tapi juga berpotensi dapat diproses ke jalur hukum, tidak berdasarkan UU No. 44/1999 tentang Pers. Tapi negative campaign yang menguliti rekam jejak, kebaikan, dan keburukan para kontestan-parpol, caleg, capres dan cawapres-sesuai dengan KEJ, artinya berdasarkan fakta-fakta yang benar dan tersedia berimbang, justru membantu pemilih untuk tidak lagi membeli kucing dalam karung.Kemampuan pers memasok informasi lengkap dan benar tentang keunggulan dan keburukan para kontestan akan memungkinkan para pemilih memilih caleg, capres dan cawapres yang kompeten, jujur dan tanpa cacat, berkebiasaan peduli rakyat, berpendirian tegas dan diyakini akan melaksanakan janji-janji pemilunya. Dengan capaian seperti itu sasaran pelaksanaan peran pers untuk mengupayakan well informed voters terwujud.Negara GagalKedua, apa tujuan proklamasi kemerdekaan dan dibentuknya NKRI? Berdasarkan konstitusi tujuan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kemajuan, kesejahteraan, perlindungan hukum dan keadilan serta kemakmuran sebesar-besarnya bagi segenap rakyat. Menurut hemat saya, pemerintahan rezim Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi gagal mewujudkan tujuan nasional tersebut.Seandainya Presiden Soekarno berhasil memajukan dan menyejahterakan rakyat banyak selama pemerintahannya tidak ada alasan bagi puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa dari 10 Januari hingga 11 Maret 1966 menuntut pengunduran diri penguasa rezim Orde Lama itu.Kenapa Presiden Soeharto dilengserkan oleh gerakan mahasiswa Mei 1998? Karena, tujuan dia menjadi Presiden RI tidak berjalan seiring dengan kenyataan. Berdasarkan konstitusi mestinya tujuan dan misi pemerintah rezim Orde Baru selama 32 tahun adalah untuk memajukan, menyejahterakan, memberi perlindungan hukum dan keadilan serta memberi kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat banyak. Kenyataannya, di akhir kekuasaannya MPR menerbitkan TAP No. XI/1998 yang mengamanatkan upaya pemberantasan KKN harus dilakukan kepada mantan penguasa rezim Orde Baru itu, keluarga dan kroni-kroninya. Kemudian PBB dan Bank Dunia pun dalam laporannya “Stolen Asset Recovery (StAR Inisiative)†mengemukakan mantan Presiden Soeharto tercatat diduga mencuri kekayaan negara hingga AS$ 30 miliar (Republika, 19/9/2007). Selama 16 tahun pemerintahan Orde Reformasi, pertumbuhan ekonomi tercatat stabil dan bertumbuh rata-rata enam persen. Analisis terhadap pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan itu disumbang oleh sekitar 250 pengusaha besar. Namun, hasil pembangunan itu hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Sementara dana yang mestinya diperuntukkan untuk memajukan, menyejahterakan dan memakmurkan segenap rakyat justru sebagian besar habis dikorupsi oleh penyelenggara negara.Ketiga, terkait Pemilu 2014 menarik untuk mengkaji gambaran keadaan Indonesia utamanya tentang perkembangan pers, perkembangan demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta perkembangan performa kehidupan parpol kita.Terkait gambaran keadaan perkembangan pers di era reformasi ini, terjadi ledakan media dan ledakan informasi. Jumlah penerbitan pers sekitar 1.350, stasiun radio lebih dari 2.000, stasiun televisi kurang lebih 500. Masing-masing media itu dibaca secara teratur oleh sekitar 65 persen penduduk Indonesia, didengar secara teratur oleh 90 persen penduduk, dan dipirsa oleh sekitar 80 persen penghuni nusantara ini. Selain itu masih banyak media online dan media sosial.Sejak tahun 2000 ketika Dewan Pers yang independen mulai beroperasi, saya bergiat di lembaga itu (pernah enam tahun lebih menjadi anggota) menangani ribuan media yang diadukan karena diduga menzalimi berbagai kalangan. Temuan saya, media tersebut di atas dapat dibagi tiga kelompok. Ada pers sehat yang independen dan taat kode etik jurnalistik (KEJ); pers yang membela yang bayar; perm yang tidak netral dan mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Baru-baru ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberi sanksi administratif tertulis terhadap TVOne, ANTV, RCTI, GlobalTV, MNCTV dan Metro TV karena program siarannya dinilai dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan atau kelompoknya.Mencermati perkembangan media tersebut, yang menjadi tantangan di Sumut, bagaimana pers yang sehat dan independen dapat membantu 11 juta pemilih agar mampu memilih legislator, presiden dan wapres yang tepat, tatkala calon-calon yang diajukan parpol justru bermasalah dan sejumlah medianya tidak sehat, tidak independen dan tidak taat KEJ.Bagaimana perkembangan demokrasi, performa parpol dan kedaulatan rakyat selama ini? Matrik berikut ini menunjukkan selama ini demokrasi kita belum demokrasi yang berkedaulatan rakyat, performa parpol belum mendahulukan kepentingan rakyat dan rakyat belum berdaulat secara substantif.Dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat sulit untuk mendapat beberapa contoh bahwa misalnya dalam pemilihan legislatif, kepala daerah atau presiden dan wapres, rakyat benar-benar berdaulat, bebas dari tekanan kedaulatan penguasa rezim, dan bebas dari hegemoni parpol yang masih mengadopsi demokrasi oligarki dimana penentu kebijakan dan kebenaran adalah penguasa tertinggi parpol itu. Sehingga tidak mengherankan, kemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) menjadi gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta 2012-2017 dinilai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (saat itu) sebagai fenomena baru. Dari sudut pandang konstitusi, kemenangan keduanya sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Amendemen ke-3 UUD 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUDâ€.Kemenangan Jokowi-Ahok sebagai fenomena baru, karena pengalaman Indonesia menyelenggarakan Pilkada selama 67 tahun ini baru dalam Pilgub Provinsi DKI Jakarta tersebutlah kedaulatan rakyat dilaksanakan bebas dari kedaulatan pemerintah atau kedaulatan parpol, yang selama ini terkesan tidak berorientasi melayani kepentingan rakyat banyak.Menurut hasil survei, alasan mereka memilih adalah rekam jejak calon: (1) orangnya punya perhatian terhadap rakyat, (2) calon akan memenuhi janji kampanye jika menang, dan (3) kejujuran calon. Menurut survei itu Jokowi-Ahok meraih angka 65%, Fauzi-Nachrowi hanya 26.5%.Dengan demikian keberhasilan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta adalah kemenangan kedaulatan rakyat. Ini juga berkat kontribusi pers. Pers berhasil mengemban tugasnya, yakni mengupayakan well informed voters. Media cetak, media penyiaran, media siber, dan media sosial berperan sebagai panggung dialog yang berimbang. Informasi positif dan negatif tentang rekam jejak masing-masing calon diangkat menjadi pengetahuan publik.Keempat, permasalahan utama yang dihadapi oleh 11 juta pemilih di Sumut untuk mendapat informasi yang benar tentang rekam jejak para kontestan, selain gencarnya informasi yang beredar pasokan media yang tidak independen dan tidak sesuai KEJ, juga menyangkut kualitas calon-calon yang diajukan 12 parpol.Menurut hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia pada 2012, manyoritas anggota DPR periode 2009-2014 memiliki kinerja buruk selama menjadi anggota Dewan . Padahal sebagian besar dari mereka mancalonkan kembali. Koordinator forum itu, Sebastian Salang di Jakarta (3/4/2014) mengemukakan: “Sebanyak 61.3 persen anggota Dewan mendapat rapor sangat buruk, dan 22.5 persen rapornya buruk.â€Sebelumnya, menurut Transparancy International Indonesia, Indonesia termasuk puluhan negara terkorup di dunia. Dari tiga institusi terkorup di Indonesia dua di antaranya parlemen dan parpol. Menurut KPK (16/9/2013) DPR merupakan lembaga terkorup kedua setelah kepolisian.Karena 90 persen dari 560 anggota DPR masih menjadi calon yang diajukan 9 parpol, yang menjadi tantangan bagi pers sehat dan independen di Sumut bagaimana membantu rakyat pemilih agar fokus mencari calon untuk dipilih, utamanya berasal dari calon-calon baru.KesimpulanHarapan 11 juta pemilih di Sumut untuk pada 9 April 2014 dapat memilih legislator-DPR, DPD, DPRD-yang jujur dan tanpa cacat, pro rakyat, berpendirian tegas dan satu kata dengan perbuatan sepertinya belum akan terwujud, kecuali jika pemilihnya cerdas menggunakan kedaulatannya dan mendengar apa kata pers yang masih sehat, independen dan taat KEJ. Menerima sogokan Rp. 300.000 dari caleg pelaku serangan fajar adalah kenikmatan satu hari, tapi masa depannya untuk lima tahun digadaikan kepada politisi busuk.Harapan Indonesia dengan 185 juta pemilih termasuk 11 juta pemilih Sumut untuk mendapat presiden dan wapres yang lebih baik pada 9 Juli 2014 diperkirakan lebih menjanjikan. Karena, hanya akan ada tiga pasang calon. Yang menjadi tantangan adalah agar pemilih menggunakan kedaulatannya secara cerdas dan mendengar apa kata pers yang sehat dan independen tentang siapa dari tiga pasang tersebut berekam jejak paling jujur dan tanpa cacat, berkebiasaan peduli kepentingan rakyat, berpendirian tegas dan satu kata dengan perbuatan. (Penulis adalah tokoh/pakar pers ; mantan Wakil Ketua Dewan Pers/f)